.webp)
Pemerintah membuka peluang untuk semua aplikator penyedia pelatihan online menjadi mitra Kartu Pra Kerja. Hal ini sekaligus untuk membantah tuduhan yang beredar jika pemerintah hanya menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu.
Namun, hal itu dikeluhkan oleh sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ingin menjadi mitra lembaga pelatihan Kartu Pra Kerja. Budi Utomo, perwakilan dari LPK Pembangunan Pekalongan mengatakan sampai saat ini masih terhambat untuk menjadi mitra di lembaga pelatihan dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
Padahal, ia merasa sudah memenuhi semua kriteria seperti memiliki sertifikat lembaga pelatihan, Nomor Induk Berusaha (NIB), jenis program-program pelatihan yang bersifat online, memiliki learning management system (LMS), dan nomor rekening BNI yang namanya sama dengan yang tertera di NIB.
"Kami merasa kesulitan padahal kami sejak awal pendaftaran Pra Kerja itu sudah kami urus. Perizinan sudah lengkap, nomor rekening BNI sudah ada, e-learning sudah punya. Semuanya sudah pokoknya," kata Budi melalui telekonferensi, Rabu (29/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun sudah coba menghubungi pihak Kementerian Ketenagakerjaan namun hasilnya nihil. Sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kejelasan.
"Tiga nomor HP sudah kami hubungi semua namun tidak tahu dan sedang proses tapi kami tidak pernah mendapatkan laporan balik. Apa yang menjadi hambatan dan apa yang harus kami persiapkan lagi jika ada kekurangan?," tanyanya.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Aprison, Perwakilan dari LPK Komputer Sumatera Barat.
"Kita sudah mengajukan mitra Kartu Pra Kerja ke Sisnaker. Sisnaker pun sudah mengajukan ke PMO. Jadi semua persyaratan sudah kita lengkapi seperti NIB, akreditasi, sama website e-learning. Sekarang di website kita masih menunggu verifikasi," ujarnya.
Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio menjelaskan ada dua langkah untuk menjadi mitra lembaga pelatihan Sisnaker. Yaitu langkah kelembagaan dan program pelatihan.
"Langkah pertama kita mengkurasi kelembagaannya. Setelah lembaganya lolos kita mengkurasi program-program pelatihannya, apakah program pelatihannya bisa dilaksanakan di kondisi pandemi COVID-19 ini atau tidak," urainya.
Namun ia memastikan proses tersebut akan mudah dilalui. Pihaknya menyebut akan menindaklanjuti masalah apa yang terjadi sehingga ada lembaga yang sudah memenuhi syarat namun tidak terkurasi.
"Akan kami evaluasi lagi beberapa lembaga yang sudah mendaftar di Sisnaker tetapi ternyata tidak terkurasi menjadi mitra. Nanti kekurangan-kekurangannya akan kami sampaikan," ungkapnya.
(eds/eds)
