Data Penerima Bansos Harus Transparan!

Data Penerima Bansos Harus Transparan!

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 05 Mei 2020 04:30 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

Jokowi mengungkapkan masih ada warga miskin yang belum mendapatkan bansos terkait penanganan pandemi COVID-19. Dia menginstruksikan para kepala daerah untuk fleksibel dalam mencari solusi untuk mereka.

"Saya meminta para kepala daerah fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum menerima bansos," kata Jokowi melalui akun Twitter resminya dikutip detikcom, Senin (4/5/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dirinya menjelaskan bahwa semua program jaring pengaman sosial telah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bansos, bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa.

Namun dia meminta agar seluruh kepala daerah dan Menteri Sosial (Mensos) dapat turun ke lapangan untuk memastikan penyaluran bansos berjalan lancar.

ADVERTISEMENT

"Saya minta Menteri Sosial, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa turun dan memastikan seluruh program sampai di tangan keluarga penerima pada pekan ini," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan agar data penerima bantuan tersebut dikelola secara transparan.

"Data penerima agar transparan: siapa, kriterianya apa, jenis bantuannya, dll. Ini agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan. Kita juga bisa mengoreksi di lapangan," tutupnya.



Simak Video "Video: Penyebab 3 Juta Keluarga Belum Terima Bansos"
[Gambas:Video 20detik]

(das/ara)

Hide Ads