Alasan pemerintah batal menerbitkan surat berharga negara (SBN) khusus penanganan pandemi Corona atau Pandemic Bond. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebut hal itu karena pengubahan strategi pembiayaan pemerintah.
"Saat ini, untuk bagi yang sudah disepakati above the line, kita tidak terbitkan bond khusus, pandemi dan lain-lain," kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman dalam paparannya via virtual, Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Alasan pemerintah batal menerbitkan, lantaran Bank Indonesia (BI) siap masuk ke pasar perdana menjadi the last resort pemerintah untuk menyerap sisa penerbitan SBN baik SUN maupun SBNS.
"BI diperbolehkan masuk pasar perdana dalam bentuk last resort, tapi kita bicara tentang seri lelang yang ada. Jadi bukan seri khusus yang namanya pandemic bond," jelasnya.
Setelah batal menerbitkan pandemic bond, pemerintah memenuhi pembiayaan penanggulangan COVID-19 menjadi bagian dari penerbitan SBN secara keseluruhan, yaitu baik melalui lelang ritel maupun private placement baik dalam atau luar negeri.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR, Riko Amir mengatakan total kebutuhan pembiayaan selama pandemi Corona mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut terdiri dari pembiayaan utang neto sebesar Rp 1.006,4 triliun yang berasal dari pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun dan pembiayaan investasi Rp 153,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 433,4 triliun adalah pembiayaan utang bruto.
Dari total pembiayaan Rp 1.439,8 triliun, Riko menyebut yang dipenuhi dengan penerbitan SBN sebesar Rp 856,8 triliun, yaitu total pembiayaan SBN sebesar Rp 812,9 triliun ditambah SPN/S jatuh tempo 2020 sebesar Rp 43,9 triliun.
 |
