Perjalanan Dinas Direm, Belanja Pemerintah Terkontraksi 1,4%

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 20 Mei 2020 17:55 WIB
Petugas menyusun uang di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Jumat (17/6/2016). Bank BUMN tersebut menyiapkan lebih dari 16.200 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melayani kebutuhan uang tunai saat lebaran. BNI memastikan memenuhi seluruh kebutuhan uang tunai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 62 triliun atau naik 8% dari realisasi tahun sebelumnya. (Foto: Rachman Harryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah mengalami kontraksi ditandai dengan pertumbuhan yang negatif, tepatnya tumbuh -1,4% hingga April 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan catatan ini dipicu adanya upaya pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran belanja barang dan belanja perjalanan dinas guna pembiayaan penanggulangan dampak virus Corona bagi masyarakat terdampak.

"Belanja barang langsung berhenti dan didorong ke bantuan sosial," ungkap Suahasil, Rabu (20/05/2020).

Ia merinci, realisasi belanja barangang tumbuh -18,8% menjadi Rp 52,9 triliun. Rinciannya, belanja barang operasional dan non operasional terkontraksi atau tumbuh -25,5%, belanja jasa tumbuh -11%, lalu belanja perjalan dinas tumbuh -47%.

Bila melihat struktur belanja barang berdasarkan kementerian dan lembaga, belanja di Polri mengalami kontraksi paling signifikan, yakni tumbuh -11,7%, diikuti belanja barang di Kemenkes yang tumbuh -10,4%.

"Ini adalah bentuk efisiensi dan akan berlanjut ke depan sesuai dengan kondisi COVID-19," jelas Suahasil.

Penghematan belanja pemerintah ini tak lepas dari upaya mendukung bansos dan belanja kesehatan serta bantuan dunia usaha yang menjadi fokus pemerintah di tengah pandemi virus Corona.

Benar saja, belanja bansos terpantau naik 13% jadi Rp 61 triliun. Buka halaman selanjutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Minus 5,32%, BPS: Ekonomi RI Terendah Sejak 1999"
[Gambas:Video 20detik]