Perjalanan Dinas Direm, Belanja Pemerintah Terkontraksi 1,4%

Perjalanan Dinas Direm, Belanja Pemerintah Terkontraksi 1,4%

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 20 Mei 2020 17:55 WIB
Petugas menyusun uang di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Jumat (17/6/2016). Bank BUMN tersebut menyiapkan lebih dari 16.200 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melayani kebutuhan uang tunai saat lebaran. BNI memastikan memenuhi seluruh kebutuhan uang tunai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 62 triliun atau naik 8% dari realisasi tahun sebelumnya. (Foto: Rachman Harryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah mengalami kontraksi ditandai dengan pertumbuhan yang negatif, tepatnya tumbuh -1,4% hingga April 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan catatan ini dipicu adanya upaya pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran belanja barang dan belanja perjalanan dinas guna pembiayaan penanggulangan dampak virus Corona bagi masyarakat terdampak.

"Belanja barang langsung berhenti dan didorong ke bantuan sosial," ungkap Suahasil, Rabu (20/05/2020).

Ia merinci, realisasi belanja barangang tumbuh -18,8% menjadi Rp 52,9 triliun. Rinciannya, belanja barang operasional dan non operasional terkontraksi atau tumbuh -25,5%, belanja jasa tumbuh -11%, lalu belanja perjalan dinas tumbuh -47%.

Bila melihat struktur belanja barang berdasarkan kementerian dan lembaga, belanja di Polri mengalami kontraksi paling signifikan, yakni tumbuh -11,7%, diikuti belanja barang di Kemenkes yang tumbuh -10,4%.

"Ini adalah bentuk efisiensi dan akan berlanjut ke depan sesuai dengan kondisi COVID-19," jelas Suahasil.

Penghematan belanja pemerintah ini tak lepas dari upaya mendukung bansos dan belanja kesehatan serta bantuan dunia usaha yang menjadi fokus pemerintah di tengah pandemi virus Corona.

Benar saja, belanja bansos terpantau naik 13% jadi Rp 61 triliun. Buka halaman selanjutnya>>>


Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan realisasi belanja bansos antara lain dipengaruhi oleh pencairan beberapa komponen Bansos seperti PBI JKN dan Bantuan pangan.

"Ini 13,7% tumbuh dipengaruhi oleh pencairan PBI JKN di Kemenkes dan bantuan pangan di Kemensos terjadi peningkatan belanja bansos yang mencapai pertumbuhan tahun lalu 34,9%," jelas dia Rabu (20/5/2020).

Ia melanjutkan, kenaikan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak perlambatan ekonomi imbas pandemi virus Coron yang merebak di Indonesia.

Ada beberapa macam program bantuan sosial yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga dengan total nilai mencapai Rp 61,4 triliun, di antaranya:

1. Rehabilitasi Sosial Rp 100 miliar
2. Jaminan Sosial (PBI JKN) Rp 27,3 triliun
3. Pemberdayaan Sosial Rp 300 miliar
4. Perlindungan Sosial (PKH) Rp 16,9 triliun
5. Penanggulangan Kemiskinan (Kartu Sembako Rp 16,9 triliun

"Belanja bansos berbagai macam jenis itu PBI JKN, PKH, Kemensos, penanggulangan kemiskinan. Kemudian ada kartu sembako naik 2 kali lipat lebih dari belanja tahun lalu dibanding tahun ini. Ini akan terus dijalankan karna program pemulihan ekonomi. PKH ini meningkat secara bulanan dengan nilai manfaat Rp 200 ribu rupiah bantuan sosial tunai," beber dia.



Simak Video "Video: Prabowo Heran Ada Studi Banding Hapus Kemiskinan ke Australia"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads