Gara-gara Ini Perppu Corona Bisa Gagal Pulihkan Ekonomi RI

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 27 Mei 2020 11:10 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Sejak disetujuinya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 oleh DPR RI, selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pasar menunjukkan sentimen relatif positif, yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak stabil di kisaran 4.500 dan sesekali menyentuh 4.600.

Rupiah stabil di kisaran Rp 14.700 dibandingkan US dollar. Karena pasar melihat bahwa pemerintah mempunyai ruang kewenangan yang leluasa untuk mendesain skema pemulihan ekonomi dengan independen, selama tiga tahun ke depan.

Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ahmad Adisuryo mengatakan, program PEN didesain oleh pemerintah sebesar 641 triliun.

Dengan acuan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 16.000 triliun, dana program ini hanya sekitar 4 persen, angka rasio yang relatif kecil, dibandingkan anggaran negara lain untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19.

"Dana program PEN akan banyak dialirkan untuk menggerakkan mesin-mesin perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi daya ungkit ekonomi secara masif. Mesin itu ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). BUMN mendapat alokasi hampir 150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Dana UKM, lanjutnya, akan mendapat penjaminan kredit dari pemerintah, sehingga dana kredit bisa mengalir untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha sektor UKM yang memberikan kontribusi kepada PDB sekitar 60 persen pada 2019 kemarin. Dengan alokasi anggaran dari pemerintah ini, confident level pasar cenderung naik dan sangat positif untuk pergerakan ekonomi ke depannya.

"Selanjutnya, ketika pemerintah sudah mulai membuat kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ekonomi akan mulai rebound pada semester 2 dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 masih bisa positif. Bahkan IHSG bisa menguat ke angka 5.000," ucapnya.

Pengusaha yang akrab disapa Opid itu menjelaskan, dengan konsistensi pemerintah menterjemahkan gagasan Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi, penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi serta pembuatan nilai tambah, maka size ekonomi Indonesia akan terus membesar, ditambah indikator positif di sisi demand yang luar biasa, jumlah penduduk mencapai 270 juta orang dan bonus demografi yang positif.

Terakhir, yang menjadi PR pemerintah adalah menjawab keraguan pasar di level teknis, karena pelaksanaan program di level teknis, rentan dengan inkonsistensi dan potensi free riders yang membelokkan arah kebijakan.

"Tentang bagaimana distribusi alokasi kebijakan, konsep bank jangkar, literasi keuangan UKM yang masih sangat rendah, kriteria BUMN yang layak mendapat alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), lemahnya database yang berimplikasi dengan tepat tidaknya sasaran alokasi jaring pengaman sosial adalah beberapa detail yang memerlukan jawaban penyelesaian yang presisi," ungkapnya.

Kapan ekonomi RI bisa pulih? Lihat dulu catatannya di halaman selanjutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2