.webp)
Anies menambahkan relokasi juga terjadi pada belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun. TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) sebesar 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos.
Sementara 25% sisanya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk dana darurat penanganan COVID-19. Namun, kebijakan itu tidak mengubah besaran gaji PNS DKI Jakarta.
Anes mengungkapkan sempat ada usulan agar bansos seperti KJP dan bantuan-bantuan lain dipotong 50%. Tujuannya agar TKD PNS DKI Jakarta bihsa dipertahankan.
Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.
"Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi," kata Anies.
Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu PNS atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Akhirnya dana Rp 2 triliun itu untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta.
Anies menambahkan tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor, semua difokuskan pada penanganan Covid-19 dan dampak turunannya.
"Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini," tegas Anies.
Simak Video "Video: Tantangan Fahad Haydra Perankan Anies Baswedan di Film"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
