Politisi senior PDI Perjuangan ini menjelaskan, terdapat dua skema burden sharing yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah dan BI saat ini yakni pertama, burden sharing pembiayaan yang bersifat untuk memenuhi anggaran barang publik (public goods), ditetapkan beban pemerintah sebesar 0% dan BI sebesar 100%.
Kedua, burden sharing pembiayaan yang bersifat untuk memenuhi barang non-publik (non-public goods), ditetapkan beban pemerintah sebesar 50% dan BI sebesar 50%, dengan suku bunga khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Skema tersebut berlaku sepanjang tenor SBN yang diterbitkan pemerintah untuk dibeli oleh BI di pasar perdana.
Said menegaskan, burden sharing sangat menentukan keberhasilan program PEN tahun 2020, sehingga pemulihan ekonomi akan menjadi prasyarat dan landasan yang kuat dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2021, berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2021 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, yang saat ini sedang dibahas antara DPR-RI dan Pemerintah.
"Saya berharap, RAPBN Tahun 2021, akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan," tuturnya.
Simak Video "Video: Menteri Ara Telepon Jaksa Agung Lapor Dugaan Korupsi Bantuan Rumah"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)