.webp)
Realisasi insentif dunia usaha dalam hal ini keringanan pajak, baru mencapai 10,14% atau Rp 12,30 triliun dari total anggaran, sehingga penerimaan insentif belum optimal.
Insentif pembiayaan UMKM baru mencapai 22,74% atau setara Rp 34,24 triliun dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 123,46 triliun. Tingginya realisasi sektor ini karena pemerintah baru menempatkan dana Rp 30 triliun di bank BUMN.
Sementara pembiayaan korporasi, Sri Mulyani bilang realisasinya masih nihil alias 0%. Hal itu dikarenakan pemerintah masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung dari sisi operasionalisasi.
Terakhir, untuk insentif sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda baru mencapai 4,01% atau setara dengan Rp 4,25 triliun. Hal ini menyusul masih banyaknya pemerintah daerah yang belum merampungkan revisi APBD.
Dengan demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan secara umum insentif fiskal untuk penanganan Corona dan PEN harus lebih ditingkatkan lagi kinernya. Salah satunya melalui perbaikan regulasi yang cepat.
"Perlu upaya percepatan penyelesaian regulasi dan adminsitrasi," ungkapnya.
Simak Video "Video: Sri Mulyani Sebut APBN Bulan Mei Defisit Rp 21 T"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)
