4 Momen Jokowi Marah-marah saat Pandemi Corona

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 29 Jun 2020 14:29 WIB
Puncak gestur kemarahan Presiden Jokowi menurut kacamata pakar gestur Handoko Gani. (Tangkapan layar video kanal YouTube Setrpes RI)
Foto: Puncak gestur kemarahan Presiden Jokowi menurut kacamata pakar gestur Handoko Gani. (Tangkapan layar video kanal YouTube Setrpes RI)
Jakarta -

Pandemi virus Corona atau wabah COVID-19 telah memberikan pekerjaan ekstra berat bagi pemerintahan saat ini. Selain darurat kesehatan, wabah ini juga menimbulkan risiko krisis di sektor ekonomi.

Pekerjaan berat ini yang mungkin membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat emosi di beberapa kesempatan. detikcom mencatat setidaknya 4 kali, Jokowi terlihat geram saat berbicara terkait urusan ekonomi selama masa pandemi.

1. Jokowi Tegur Kepala Daerah

Jokowi sempat terlihat geram lantaran masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan wabah COVID-19. Dia mengutarakan kekesalannya itu dalam Rapat Sidang Paripurna pada pertengahan Mei lalu.

Dia memang sudah beberapa kali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing anggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Semua anggaran harus difokuskan pada penanganan COVID-19.

"Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas," tuturnya saat membuka Rapat Sidang Paripurna, Selasa (14/4/2020).

"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya, fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Baik di bidang kesehatan maupun penanganan sosial ekonominya," tambahnya.

Jokowi kembali menekankan, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk 3 prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha.

Namun dia melihat masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan hal itu. Untuk itu dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.

"Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur," tuturnya.

Jokowi mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4