.webp)
Pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) seluas 148.000 hektare (Ha) di Kalimantan Tengah (Kalteng) ditargetkan rampung di tahun 2022. Ini adalah lumbung pangan nasional pertama di Indonesia.
Dari 148.000 Ha lahan tersebut, di tahun 2020 ini pemerintah akan memulai uji coba penggarapan atas 28.000 Ha sebagai percontohan.
Namun, secara keseluruhan pembangunan lumbung pangan ini akan dimulai di tahun 2021, di mana Kementerian PUPR turun tangan untuk merehabilitasi saluran irigasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami programkan 2 tahun selesai. Jadi 2021-2022 semua sudah selesai," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Setelah rehabilitasi saluran irigasi selesai, maka Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sudah bisa mulai penanaman berbagai komoditas pangan sehingga nantinya berlanjut ke produksi.
"Beliau (Mentan) bisa masuk selanjutnya, seterusnya. Jadi mudah-mudahan proyek ini 2 tahun selesai, bisa kita lihat hasilnya," jelas Basuki.
Lumbung pangan tersebut terletak di antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yang memiliki jenis tanah aluvial. Nantinya, lumbung pangan ini akan bekerja dengan mekanisasi secara keseluruhan. Sehingga, Kementan akan menggenjot penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) di lumbung pangan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Syahrul menjelaskan dengan mekanisasi secara keseluruhan, maka harapannya 1 Ha lahan sawah bisa digarap oleh 1 orang petani.
"Karena ini full mekanisasi, tapi paling tidak 2 Ha itu 1 orang. Tapi dengan mekanisasi yang lebih baik maka 1 orang bisa menangani 4 Ha, dari sana saja," terang Syahrul.
Lumbung pangan ini pun ditargetkan bisa memproduksi padi, hortikultura, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta memfasilitasi ternak. Harapannya, untuk setiap komoditas yang ditanam bisa bisa menghasilkan 5-6 ton per Ha.
"Targetnya 4-5 ton per Ha," jelas Syahrul.
Adapun anggarannya terbagi dari beberapa kementerian. Dari Kementerian PUPR akan mengeluarkan dana Rp 49 miliar untuk desain rehabilitasi irigasi (menggunakan APBN tahun anggaran 2020), dan di 2021-2022 dibutuhkan biaya Rp 2,9 triliun untuk penggarapan rehabilitasi saluran irigasi.
Sementara, Kementerian Pertanian akan mengeluarkan dana Rp 180 miliar untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi (saprodi) seperti benih, pupuk dan pestisida dari APBN 2020. Sementara, untuk kebutuhan di tahun 2021-2022 membutuhkan anggaran Rp 2,1 triliun.
"Pertanian itu kurang lebih Rp 180 miliar itu terdiri dari alsintan dan saproldi, dan berbagai budidaya di sana itu di APBN 2020. Di 2021-2022 belum. Kira-kira dia akan masuk dari semuanya itu Rp 2,1 triliun totally," tutup Syahrul.
(zlf/zlf)
