Ulasan Belanja Militer Prabowo yang Disinggung Jokowi

Ulasan Belanja Militer Prabowo yang Disinggung Jokowi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 13 Jul 2020 06:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memperketat impor sampah ke Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, Jokowi meminta adanya tindakan tegas.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Belanja kementerian dan lembaga tengah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu belakangan ini. Belum lama, Jokowi juga menyinggung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto supaya membeli produk dalam negeri, contohnya urusan belanja senjata militer.

Berkaitan dengan hal tersebut, data mengenai impor senjata sendiri tercatat Badan Pusat Statistik (BPS). Seperti dikutip detikcom, Minggu (12/7/2020), impor senjata dan amunisi serta bagiannya pada April 2020 tercatat US$ 0,8 juta. Kemudian, pada Mei 2020 tercatat U$ 6,7 juta atau mengalami kenaikan US$ 5,9 juta (737,50%).

impor senjata dan amunisi periode Januari-Mei 2019 sebesar US$ 41,7 juta. Kemudian, pada Januari-Mei 2020 sebesar US$ 215,2 juta. Impor Januari-Mei 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebanyak 416,07%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nilai impor senjata Januari-Mei 2020 berperan sebesar 0,41% dari total impor non migas. Jokowi sendiri meminta agar Prabowo membeli produk-produk buatan dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tutur Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).

ADVERTISEMENT

Perbandingan dengan negara tetangga di halaman selanjutnya>>>

Stockholm International Peace Researce Institute (Sipri) yakni lembaga independen yang fokus pada masalah konflik hingga persenjataan mengumpulkan data belanja militer dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sipri mengelola data berdasarkan sumber terbuka.

Dikutip detikcom, Minggu (12/7/2020), Sipri mencatat data belanja militer dari tahun 1988 hingga 2019. Dari data tersebut dijelaskan, belanja militer Indonesia dibanding produk domestik bruto (PDB/GDP) terus mengalami penurunan.

Tahun 1988, belanja militer RI tercatat 1,5% dibanding PDB. Kemudian, mengalami penurunan hingga tahun 1996 yang tercatat 1,3%. Sempat naik lagi di tahun 1997 di posisi 1,5%, belanja militer turun lagi sampai di 2003 menjadi 0,9% dibanding PDB.

Pada tahun 2004 hingga 2019, porsi belanja militer cenderung turun. Di tahun 2019, porsi belanja militer yakni 0,7%.

Bandingkan negara tetangga, belanja militer Brunei Darussalam berdasarkan data tersebut yakni 3,3% dari PDB di tahun 2019, Kamboja 2,3%, Malaysia 1%, Filipina 1%, Singapura 3,2%, dan Thailand 1,3%.

Sementara, negara yang lebih maju seperti Amerika Serikat (AS) porsi belanja milternya sebesar 3,4% di tahun 2019, China 1,9%, Rusia 3,9%, Korea Selatan 2,7%, Jepang 0,9%, Inggris 1,7%.


Hide Ads