DPR Restui PMN BUMN Rp 23 T dan Pencairan Utang Pemerintah Rp 115 T

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 15 Jul 2020 20:20 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Ada berbagai hal yang dibahas oleh Erick bersama DPR dalam rapat itu. Apa saja?
Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Rapat antara Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir membahas penyertaan modal negara (PMN), dana pinjaman atau talangan dan pencairan utang pemerintah kepada BUMN menghasilkan sejumlah kesimpulan. Kesimpulan itu dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Dalam rapat ini, Komisi VI DPR RI menyetujui besaran PMN BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan Badan Anggaran DPR RI. Ada 7 BUMN yang bakal menerima PMN dengan total Rp 23,65 triliun.

Adapun rinciannya yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1,5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp 500 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6 triliun, PTPN III Rp 4 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, dan PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun.

Kemudian, Komisi VI DPR RI juga menyetujui besaran pencairan utang pemerintah kepada BUMN dengan total Rp 115,95 triliun. Pencairan utang ini untuk 9 BUMN yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 1,88 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 59,91 miliar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 8,94 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 5,02 triliun, PT KAI (Persero) Rp 257,88 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 5,75 triliun, Perum Bulog Rp 566,36 miliar, serta, PT Pertamina (Persero) Rp 45 triliun dan PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun.

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI juga menyetujui besaran dana pinjaman dengan total Rp 11,5 triliun. Dana pinjaman itu untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun.

Dalam kesimpulan juga memuat catatan tambahan terkait utang pemerintah kepada Kimia Farma. Komisi VI DPR RI meminta agar utang tersebut diselesaikan langsung oleh pemerintah kepada perusahaan.

Sebelumnya, Erick mengusulkan pencairan utang pemerintah kepada Kimia Farma sebesar Rp 1 triliun. Utang ini merupakan utang BPJS Kesehatan atas penugasan COVID-19.



Simak Video "7 Utang Pemerintah ke BUMN, Totalnya Capai Rp 108,48 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/ara)