SIKM Dicabut Bisa Bantu Cegah PHK, Kok Bisa?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 20 Jul 2020 13:26 WIB
Penumpang mulai memadati Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (22/12/2019). Berikut foto-foto terkininya.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

DPP Organda, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI) apresiasi pemerintah soal penghapusan surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta.

Ketiga organisasi ini memandang langkah penghapusan SIKM sangat positif , sehingga pergerakkan angkutan umum kembali bergairah.

Ketiganya sepakat bila industry transportasi tidak bergerak secara seginifikan, konsekuaensi PHK tidak biasa dihindarkan demi efesiensi. Padahal langkah presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, agar tidak terjadi PHK.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menilai langkah Pemprov DKI meniadakan surat izin keluar masuk (SIKM) akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan ketimbang memanfaatkan angkutan ilegal pelat hitam.

Ini bisa membantu pelaku usaha untuk kembali memperoleh penghasilan sehingga ancaman PHK yang ada bisa dihindari.

Peniadaan SIKM memang tidak akan membuat pergerakan masyarakat kembali seperti pada masa normal tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.

Selain itu, masyarakat dari dan menuju Jakarta dapat memilih menggunakan transportasi publik akan lebih baik dari sisi prosedur kesehatan dibandingkan dengan mencari angkutan ilegal.

Pasalnya persyaratannya sama-sama memudahkan para pengusaha angkutan dapat memahami penerapan SIKM juga sebagai bentuk untuk menjaga warganya dari penularan COVID-19, tetapi mungkin ada cara pelacakan yang lebih baik untuk menggantikan SIKM.

"Hal ini membuat manajemen demand sangat bagus, namun tidak menghilangkan niatan orang dan mengurangi celah angkutan pribadi yang bertindak sebagai angkutan umum yang selama ini tidak ada penindakan tegas," kata Ateng.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3