.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dibuat geram karena serapan anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19 masih minim. Dalam video yang diunggah beberapa waktu lalu, Jokowi marah dan sempat melontarkan ancaman reshuffle.
Terkini, berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu Pande Putu Oka, realisasi penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan baru 7,22% per 17 Juli 2020.
"Terkait dengan penerapan program dukungan COVID-19 pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah sebetulnya memang sudah secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi program dari waktu ke waktu," kata dia dalam sebuah webinar, Jumat (24/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu realisasi anggaran untuk perlindungan sosial adalah 37,96%, sektoral dan pemda 6,03%, UMKM 24,42%, pembiayaan korporasi 0%, dan insentif usaha 11,22%.
Berkaitan dengan serapan anggaran kesehatan, Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan bahwa sektor tersebut memang harus diperbaiki.
"Untuk ke depan pembelajaran penting untuk reformasi fiskal terutama tentu saja kita harus memperkuat sektor-sektor yang lemah, yang masih belum kuat basisnya, khususnya kalau kita lihat sektor kesehatan ini jelas harus diperbaiki supaya ke depan siap untuk mengantisipasi guncangan yang akan terjadi kapanpun," tambahnya.
Simak lagi kemarahan Jokowi soal anggaran kesehatan di halaman selanjutnya.
Jokowi sempat mengungkapkan kemarahannya soal belanja kementerian yang menurutnya masih biasa-biasa saja. Dia ingin kinerja dipercepat.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020). Jokowi awalnya menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar padahal suasana sedang darurat karena Corona.
"Belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan-laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat," tegas Jokowi.
"Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres saya akan keluarkan perpresnya," tambahnya.
Baca juga: Jurang Resesi Adalah... |
Kemudian Jokowi menyoroti anggaran Kemenkes. Jokowi mengatakan anggaran Rp 75 triliun Kemenkes baru keluar 1,53 persen, dan Jokowi meminta agar Kemenkes segera mengeluarkan anggaran itu dengan penggunaan yang tepat sasaran.
"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi, pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," sebut Jokowi.
