Sederet Aturan Baru untuk PNS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Dalam beleid ini banyak aturan-aturan yang diubah dan disesuaikan dengan aspirasi para PNS baik pusat maupun daerah.

Banyak pasal yang direvisi, mulai dari pemberian cuti, pemecatan dan pemberhentian PNS, hingga PNS yang menjadi guru dan dosen mendapat cuti tahunan.

Aturannya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berikut Sederet poin-poin perubahannya:

1. Cuti PNS Tak Bisa Ditolak

Salah satu aturan baru yang dikeluarkan tentang pemberian cuti PNS. Dalam aturan baru ini, cuti yang diajukan oleh PNS tak bisa ditolak.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemberian cuti bagi PNS diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN No. 24/2017. Ia menekankan cuti merupakan hak setiap PNS. Jadi tidak boleh tidak diberikan, kecuali cuti di luar tanggungan negara.

"Ketika Bapak/Ibu memiliki staf yang ingin mengajukan cuti, maka Bapak/Ibu tidak berwenang untuk menolak. Bapak/Ibu hanya diberikan hak untuk menunda," kata Haryomo dalam keterangannya seperti ditulis Kamis (30/7/2020).

2. Guru dan Dosen Dapat Cuti

Haryomo mengatakan dalam aturan yang baru PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan.

"Di aturan sebelumnya (PP No.11/2027), guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan," kata Haryomo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Jika mengutip PP Nomor 17 Tahun 2020, ketentuan gaji dan dosen PNS mendapat jatah cuti tahunan diatur pada Pasal 315. Pasal tersebut bunyinya, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

Pemerintah mengakomodir usulan dan masukan PNS di instansi pusat dan pemerintah daerah (Pemda) terkait cuti dan pemberhentian PNS yang selama ini terkadang sulit untuk diimplementasikan, terutama di Pemda.