Bisnis Perikanan Tangkap Dihantam Corona, Pemerintah Harus Apa?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 04 Agu 2020 15:54 WIB
Nelayan di pantai utara Jakarta masih melaut di tengah pandemi COVID-19. Namun penjualan ikan hasil tangkapan menurun akibat pandemi tersebut.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Bisnis di sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya dari sektor perikanan tangkap. Untuk mencapai itu, perlu adanya kerja sama antara nelayan dan pemerintah. Para nelayan diminta kerja ekstra dan kreatif agar roda usaha tetap berputar.

"Perlu upaya kreatif dari pelaku perikanan tangkap sehingga roda ekonomi perikanan tetap berputar, namun tetap mendorong perikanan berkelanjutan", kata Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Budhi Hascaryo Iskandar dalam Webinar Temu Forum Komunikasi Kemitraan Perikanan Tangkap (FK2PT) yang dikutip Selasa (4/8/2020).

Khususnya untuk nelayan di laut Jawa yang ramai dengan kegiatan perikanan. Jawa Tengah misalnya, sebagai salah satu sentra perikanan di Pantura Jawa memiliki potensi yang besar dalam hal ekspor perikanan. Terbukti pada akhir 2019 ekspor produk perikanan laut maupun darat telah dilepas dengan nilai sekitar Rp 72 miliar ke berbagai negara dalam 50 kontainer.

"Hal ini tentunya dapat juga dilakukan di provinsi lainnya yang berada di sepanjang Pantai Utara Jawa. Oleh karenanya kebutuhan akan hasil tangkapan yang berkualitas merupakan hal mutlak agar pabrik pengolahan baik yang berorientasi ekspor maupun domestik dapat terus bergerak menghasilkan devisa dan sebagai sumber nafkah bagi banyak orang," ucapnya.

Untuk mengatasi penurunan penjualan hasil tangkapan para nelayan di masa pandemi ini, Budhi menyarankan agar pemerintah menjadikan program paket bantuan pangan bagi warga yang membutuhkan. Sehingga paket itu tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Ridwan Mulyana mengatakan upaya penanggulangan COVID-19 bagi kegiatan perikanan masih mengacu pada kebijakan pembangunan kelautan tahun 2020-2024. Umumnya berisi tentang kelonggaran perizinan serta bantuan operasional dan bantuan sosial lain seperti bakti nelayan dan gerakan makan ikan.

Akibat itu, pandemi COVID-19 disebut berpotensi memiliki resiko berjenjang terhadap siklus usaha perikanan tangkap. Risiko jangka pendek terkait dengan kesadaran kesehatan nelayan yang masih rendah dan terbatasnya aktivitas jual beli. Sedangkan risiko jangka menengahnya yaitu cashflow nelayan semakin terhambat. Apabila siklus ini berulang, akan berdampak pada risiko jangka panjang yaitu terganggunya usaha perikanan tangkap nasional.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Detik-detik Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Poso Terbakar"
[Gambas:Video 20detik]