Saat Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai 'Kejar Tayang'

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio pun mempertanyakan serikat pekerja mana yang diklaim pemerintah sudah diajak bicara.

"Kalau dibilang sudah tripartit dengan buruh, buruh yang mana? Organisasi buruh itu kan banyak. Agendanya juga banyak. Ada yang pengin jadi anggota DPR, macam-macam. Jadi yang mana? Makanya jangan buru-buru. Karena kan organisasi buruh banyak sekali. Nah ini yang mana yang diajak bicara? Apakah dia real mewakili buruh untuk kepentingan buruh, atau untuk kepentingan masuk ke legislatif, masuk ke eksekutif, kita nggak tahu," jelas Agus kepada detikcom.

Ia pun meminta pemerintah dan DPR tak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Apalagi, melihat tekanan pandemi Corona pada perekonomian global, ia tak yakin ketika RUU ini disahkan maka investasi bisa langsung masuk.

"Itu kan ide dari Presiden melihat bahwa iklim investasi kita itu kan susah, bertele-tele dan koruptif, sehingga investor enggan datang ke Indonesia, maka muncul lah Omnibus Law ini," imbuh Agus.

"Apa iya kalau diselesaikan tahun ini, lalu tahun depan investasi masuk? Kan semua lagi resesi di dunia. Artinya apa? Tenang saja dulu dikerjakan. Kalau nanti sampai tahun depan ya nggak apa-apalah, yang penting kan jangan Omnibus Law ini jadi persoalan baru lagi," sambung Agus.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, RUU ini harus segera diimplementasikan.

Ia mengatakan, dengan teknologi otomasi di masa depan yang akan masuk ke sektor industri, diperkirakan ada 23 juta orang kehilangan pekerjaannya. Namun, dengan perubahan yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja, justru ada peluang lapangan pekerjaan bagi 46 juta orang.

"Data-data luar biasa, dengan automation ada 23 juta yang akan kehilangan kerja. Tapi kalau bisa diubah ada kesempatan bisa 46 juta. Kita nggak bisa sukses kalau kita nggak berubah," jelas Erick dalam acara Milenial Fest 2020, Sabtu (15/8/2020).

Caranya adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk menyesuaikan perkembangan industri dan bisa masuk ke industri 4.0 melalui transformasi yang bisa dilakukan dengan adanya RUU Cipta Kerja.

"Di sinilah UU Cipta Kerja bisa jalan kalau tadi, ada strategi yang besar untuk shifting. Kita punya SDM untuk ke industri 4.0. Dan hari ini percepatan digital menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itulah perlu kita ubah pola kerja kita, melakukan transformasi ketenagakerjaan kita dengan data-data yang sudah dipresentasikan sebelumnya. This is correct," pungkasnya.