.webp)
Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik ke angka 27,7%, dari angka terakhir 25,1% per 19 Agustus 2020 lalu. Artinya, dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun, baru terealisasi sekitar Rp 192,53 triliun.
"Realisasi 27,7% dari pagu. Ini menunjukkan kita harus kerja sama terus untuk memastikan tadi, kecepatan, akurat, dan akuntabel," ungkap Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Secara rinci, realisasi anggaran kesehatan dari pagu Rp 87,55 triliun baru terealisasi Rp 12,3 triliun. Kemudian anggaran program Perlindungan Sosial dari pagu Rp 203,90 triliun terealisasi Rp 101,06 triliun. Lalu sektoral K/L dan Pemda dari pagu Rp 106,11 triliun baru terealisasi Rp 14,91 triliun. Insentif usaha dari pagu Rp 120,61 triliun baru terealisasi Rp 17,23 triliun. Dukungan UMKM dari pagu Rp 123,46 triliun baru terealisasi Rp 47,03 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, meski BKF hanya memegang posisi sebagai perumus kebijakan, realisasinya terus dipantau per 10 hari.
"Kami di tim perumus kebijakan, tidak sampai diimplementasi. Tapi kita dilibatkan juga dalam monitoring evaluasinya termasuk dari angka 13-27% capaian dari implementasi kebijakan kita, itu kita monitor setiap 10 hari dengan Menkeu, setiap minggu dengan level eselon I," urainya.
Adi menjelaskan, dalam realisasi PEN ini memang ada dua kendala sehingga berjalan lambat, pertama kebijakan dan implementasi.
"Kebijakan sebagaimana kita maklumi, begitu ada Perppu dan UU, itu dalam setahun kita selesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Nah UU tidak bisa langsung, perlu Perpres untuk APBN, APBN perlu dipa dan sebagainya. Dan itu kita lakukan sangat cepat, dan itu yang kemarin sampai Presiden turun tangan langsung," jelas dia.
Sementara, untuk implementasi misalnya terkait bantuan subsidi kerja Rp 600 Ribu/bulan bagi pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta ialah data.
"Bahkan yang tadi seperti bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu kita verifikasi dengan sangat cepat. Makanya percepatan implementasi di beberapa bulan pertama ada intervensi kebijakan tadi. Karena kita sadar harus ada percepatan dan koordinasi di lintas kementerian. Sehingga itu ada beban. Dulunya perlu 1-2 minggu untuk surat. Sekarang harus cepat," pungkasnya.
Secara rinci, realisasi anggaran kesehatan dari pagu Rp 87,55 triliun baru teralisasi Rp 12,3 triliun. Kemudian anggaran program
Perlindungan Sosial dari pagu Rp 203,90 triliun terealisasi Rp 101,06 triliun. Lalu sektoral K/L dan Pemda dari pagu Rp 106,11 triliun baru terealisasi Rp 14,91 triliun. Insentif usaha dari pagu Rp 120,61 triliun baru terealisasi Rp 17,23 triliun. Dukungan UMKM dari pagu Rp 123,46 triliun baru terealisasi Rp 47,03 triliun.
(zlf/zlf)
