BPN Minta Tambahan Rp 240 M buat Rombak Jabodetabek hingga Cianjur

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta tambahan anggaran kepada DPR RI sebesar Rp 240 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk rencana tata ruang kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) 2020-2039. Beleid ini merupakan revisi Rencana Tata Ruang yang ada dalam Perpres nomor 54 tahun 2008.

Dengan Perpres ini, pemerintah ingin merombak Rencana Tata Ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dirasa perlu perbaikan karena sudah 12 tahun disebut tak mengalami perubahan.

"Adanya Perpres Jabodetabek-Punjur maka kita perlu mempercepat program penataan kawasan Jabodetabek-Punjur dengan membentuk PMO yang mengkoordinir lintas kementerian dan lintas Gubernur atau provinsi yang sudah dilakukan Kick Off Meetingnya pada bulan lalu oleh 5 menteri dan 3 gubernur. Angka itu sebanyak Rp 240 miliar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Usulan tambahan anggaran itu, telah disampaikan pula dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di ITDC Nusa Dua, Bali 21-22 Agustus 2020.

"Ini juga telah dibahas dalam rapat antar Menteri Perekonomian di Bali, tiga minggu yang lalu, di mana kita menyampaikan angka usulan tersebut dalam rangka peningkatan ekonomi nasional," sambungnya.

Khusus untuk tambahan dana Rp 240 miliar itu, dibagi kepada dua program utama yaitu untuk PMO penataan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur sebesar Rp 105 miliar dan sisanya untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS).

"Kedua adalah RDTR untuk online single submission OSS mengingat saat ini dalam mendukung kemudahan investasi adalah memperbanyak RDTR yang saat ini masih berjumlah sedikit sehingga perlu diperbanyak dan dipercepat," sambungnya.

Ada juga permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 1,07 triliun untuk melengkapi kekurangan tunjangan kinerja dan menambah target produk PTSL untuk peta bidang dan kegiatan dukungan Food Estate.

Terakhir, tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk percepatan transformasi digital dalam lingkup Kementerian ATR/BPN., sehingga total tambahan anggaran yang diajukan untuk Pagu Anggaran 2021 Kementerian ATR/BPN mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.

"Sehingga secara keseluruhan usulan tambahan kami ada Rp 2.319.560.238.000," imbuhnya.

Usulan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun depan di halaman berikutnya.