.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) 2020-2021. Sepanjang 2020, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar 50% dari DIPA pasca penghematan karena pandemi COVID-19.
"Adapun untuk capaian realisasi sampai dengan 31 Agustus 2020 capaian kita telah mencapai Rp 4.226.779.179.000 atau sebesar 52,41% dari pagu DIPA pasca penghematan tahun 2020," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2020).
Meski melebihi 50%, anggota Komisi II DPR RI meminta BPN agar tidak cepat puas dengan capainnya tersebut. Salah seorang anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Demokrat Guspardi Gaus meminta BPN agar merealisasikan anggarannya melebihi rata-rata nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyerapan menurut hemat saya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 52%, pada Kepala Kantor Kepresidenan itu sampai 70%. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana penyerapan anggaran ini di akhir anggaran itu penyerapannya haruslah melebihi rata-rata nasional dan saya harap bagaimana ke depan semua mitra kami mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan," ujar Guspardi.
Hal serupa disoroti juga oleh Anggota Komisi II lainnya kali ini dari fraksi PKS Teddy Setiadi. Ia mewanti-wanti BPN agar tidak terlena dengan capaian tersebut, jangan sampai malah jadi perlambatan di akhir tahun nanti.
"Realisasi baru 52% ini tantangan sendiri, jangan sampai jadi perlambatan," sambungnya.
Ia khawatir, BPN jadi terlalu fokus pada percepatan program-program tahun depan yang diajukan oleh Kementerian tersebut. Meski begitu, ia tetap mendukung setiap program percepatan yang diusulkan oleh BPN.
"Saya dukung upaya untuk digitalisasi tadi ada tambahan Rp 1 triliun," pungkasnya.
(ara/ara)
