Anggaran Jumbo Corona Dipantau Ketat BPK

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 09 Sep 2020 07:11 WIB
Gedung BPK/Foto: Istimewa
Foto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini resmi memantau penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19. Hal itu ditandai dengan kick off pemeriksaan atas pengelolaan anggaran COVID-19 tahun 2020 yang dilakukan kemarin.

Kick off itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan seluruh jajaran BPK di Istana Kepresidenan.

"Saya menyambut gembira acara ini, kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020, hari ini. Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera. Agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," kata Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut Jokowi dengan mendukung pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bentuk tanggung jawab seluruh pihak, tak hanya pemerintah pusat, tapi juga Pemda, lembaga negara, BI, OJK, BUMN, BLU, BUMD, TNI dan Polri untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan COVID-19 yang transparan dan akuntabel.

Sementara Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kesempatan yang sama mengatakan, dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di BPK telah intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan dilakukan.

"BPK juga telah melakukan telah melakukan kajian mendalam terkait jenis tujuan dan program pemeriksaan. Kami juga telah bicarakan hal ini dengan Presiden, dan alhamdulillah Presiden berikan dukungan penuh kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan ini," tuturnya.

"Ini merupakan bukti bahwa presiden memiliki komitmen kuat dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel khususnya dalam mengatasi pandemi covid dan pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.

Agung menambahkan, untuk prosedur pemeriksaannya akan dibuat dengan desain menyesuaikan kondisi kedaruratan. Sehingga memungkinkan presiden sebagai kepala negara mendapat informasi secara rutin perkembangan pemeriksaan setiap bulannya.

Pihak BPK pun memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai adanya penumpang gelap di tengah krisis. Baca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Defisit Rp 348,65 Triliun, Ini Rincian LKPP Tahun 2019"
[Gambas:Video 20detik]