Menteri-menteri Jokowi Komentari Kebijakan Anies soal PSBB Jakarta

Menteri-menteri Jokowi Komentari Kebijakan Anies soal PSBB Jakarta

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 10 Sep 2020 15:14 WIB
Anies Baswedan
Foto: Anies Baswedan. (Andika Prasetia/detikcom).

2. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto

Sementara itu, Agus Suparmanto menyoroti kebijakan Anies memperketat PSBB Jakarta dengan meminta jalur distribusi tak dihalangi yang dapat membuat rantai pasok terganggu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu. Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata Agus Suparmanto.

Menurut Agus, jalur distribusi ini sangat terhubung dengan aktivitas konsumsi masyarakat, yang jadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujar dia.

ADVERTISEMENT

3. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Hal yang disampaikan Agus Gumiwang mengenai PSBB Jakarta adalah kekhawatiran akan dampaknya pada industri manufaktur. Ia mewanti-wanti, dengan PSBB Jakarta diperketat lagi ini industri manufaktur yang sempat menggeliat, kembali mendapatkan tekanan.

"Yang kembali menerapkan PSBB ketat kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan," kata Agus Gumiwang.

Ia menuturkan, PSBB Jakarta ini akan sangat banyak memberi dampak pada industri manufaktur.

"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia," jelas dia.

4. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar

Tak berbeda jauh dengan Agus Gumiwang, Mahendra menyoroti dampak PSBB Jakarta pada sektor industri manufaktur. Ia meminta agar PSBB Jakarta ini dikecualikan untuk sektor tersebut.

"Kalau boleh 1 hal saja saya saran, dalam pertemuan ini bisa dibahas apakah Kadin bisa mengusulkan kepada Pemprov yang lakukan PSBB untuk berikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi," kata Mahendra.

Ia khawatir, jika PSBB Jakarta memukul rata pembatasan kegiatan dunia usaha termasuk industri manufaktur, maka tak akan ada yang mampu bertahan, atau collapse.

"Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," pungkas Mahendra.


(fdl/fdl)

Hide Ads