.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menangguhkan rencana pelarangan impor produk tomat dan kapas dari Xinjiang, China. Pelarangan impor produk-produk dari China diperkecil dari sisi jenisnya.
Mengutip Reuters Selasa (15/9), Penjabat Deputi Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS, Kenneth Cuccinelli menjelaskan sebelumnya target pelarangan produk kapas, dan turunannya itu untuk menentang adanya aksi kerja paksa di China oleh kaum Muslim Uighur yang ditahan di Xinjiang .
Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan tindakan AS itu melanggar aturan perdagangan internasional, dan mengganggu industri global, pasokan dan rantai nilai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang disebut masalah kerja paksa sepenuhnya dibuat-buat oleh beberapa organisasi dan orang-orang di AS dan Barat," ujar Wang.
Baca juga: AS Blokir Kapas dan Tomat dari China! |
Sementara Cuccinelli mengatakan bahwa pemerintah melakukan lebih banyak analisis hukum terhadap larangan impor di seluruh kawasan.
Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa mereka telah menyiapkan larangan yang lebih luas pada kapas, tekstil kapas dan tomat.
Penjabat Komisaris CBP Mark Morgan mengatakan pada hari Senin bahwa penyelidikan agensi terhadap pesanan di seluruh wilayah terus berlanjut.
Dua orang yang mengetahui musyawarah internal pemerintahan Trump mengatakan bahwa kekhawatiran tentang pesanan luas dan pengaruhnya terhadap rantai pasokan telah diangkat oleh para pejabat, termasuk Menteri Keuangan Steven Mnuchin, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Sekretaris Pertanian Sonny Perdue.
China adalah pengekspor pasta tomat terbesar di dunia, dibuat dengan tomat yang sebagian besar ditanam di Xinjiang. Pengolah terkemuka Cofco Tunhe Sugar Co Ltd, anak perusahaan COFCO Group milik negara China, memproduksi 250.000 ton pasta tahun lalu di 13 pabriknya di Xinjiang dan mengklaim memasok ke banyak perusahaan termasuk Heinz dan Unilever.
China juga telah setuju untuk membeli kapas AS dalam jumlah yang lebih banyak berdasarkan kesepakatan perdagangan Fase 1 negara tersebut, yang dapat terancam oleh larangan AS atas impor dari wilayah penghasil kapas yang dominan di China.
Tetapi Cuccinelli mengatakan itu adalah masalah hukum, bukan perdagangan, yang mendorong perlunya studi lebih lanjut tentang larangan impor di seluruh wilayah.
"Kami ingin memastikan bahwa ketika kami ditantang dan kami berasumsi bahwa kami akan ditantang, secara hukum bahwa kami akan menang dan tidak ada barang yang pada akhirnya akan kami sita di bawah WRO seperti itu," katanya.
(dna/dna)
