ULN Swasta dan Pemerintah
Sementara itu ULN pemerintah periode Juli 2020 tercatat US$ 199 miliar setara dengan Rp 2.965 triliun (asumsi kurs Rp 14.900). Data BI menyebutkan angka ini relatif stabil tumbuh 2,3% dibandingkan pertumbuhan Juni 2020 yang sebesar 2,1%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disebabkan adanya penarikan sebagian komitmen lembaga multilateral dan penerbitan surat utang atau Samurai Bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
BI menyebut pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,6% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor jasa keuangan dan asuransi (11,9%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%).
Kemudian untuk ULN swasta pada Juli 2020 tercatat 6,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2020 sebesar 8,3% (yoy). "Perkembangan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan kontraksi ULN lembaga keuangan (LK)," tulis keterangan tersebut, Selasa (15/9/2020).
ULN PBLK tumbuh 8,7% (yoy), melambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 11,5% (yoy). Sementara itu, ULN LK terkontraksi 2,2% (yoy), sedikit meningkat dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,9% (yoy).
Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,2% dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2020 sebesar 38,2%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%. Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,1% dari total ULN," bunyi keterangan BI.
Simak Video "Video Momen DPR Cecar Sri Mulyani: Penghematan Ujung-ujungnya Tambah Utang"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/eds)