Jakarta -
Utang luar negeri Indonesia tercatat masih mengalami pertumbuhan meskipun melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN pada Juli 2020 tercatat US$ 409,7 miliar atau setara dengan Rp 6.104 triliun (asumsi kurs Rp 14.900).
Bank sentral menyebut perlambatan ini terjadi karena menurunnya pertumbuhan ULN swasta. Sedangkan untuk ULN pemerintah masih relatif stabil.
Bagaimana ya jika ULN dilihat per sektor?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk sektor publik termasuk pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 201,8 miliar.
"Pertumbuhan ULN Indonesia pada Juli 2020 tercatat 4,1%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,1%," tulis keterangan tersebut, Selasa (15/9/2020).
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2020 sebesar 38,2%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%.
Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tulisnya.
ULN Swasta dan Pemerintah
Sementara itu ULN pemerintah periode Juli 2020 tercatat US$ 199 miliar setara dengan Rp 2.965 triliun (asumsi kurs Rp 14.900). Data BI menyebutkan angka ini relatif stabil tumbuh 2,3% dibandingkan pertumbuhan Juni 2020 yang sebesar 2,1%.
Hal ini disebabkan adanya penarikan sebagian komitmen lembaga multilateral dan penerbitan surat utang atau Samurai Bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
BI menyebut pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,6% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor jasa keuangan dan asuransi (11,9%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%).
Kemudian untuk ULN swasta pada Juli 2020 tercatat 6,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2020 sebesar 8,3% (yoy). "Perkembangan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan kontraksi ULN lembaga keuangan (LK)," tulis keterangan tersebut, Selasa (15/9/2020).
ULN PBLK tumbuh 8,7% (yoy), melambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 11,5% (yoy). Sementara itu, ULN LK terkontraksi 2,2% (yoy), sedikit meningkat dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,9% (yoy).
Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,2% dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2020 sebesar 38,2%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%. Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,1% dari total ULN," bunyi keterangan BI.
Simak Video "Video Momen DPR Cecar Sri Mulyani: Penghematan Ujung-ujungnya Tambah Utang"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
