.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan Proyek Lumbung Pangan Nasional (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) diperjelas. Proyek ini digarap beberapa lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR dan BUMN.
Selain itu Jokowi juga meminta agar kalkulasi dari proyek lumbung pangan ini dikalkulasi secara matang. Termasuk terkait pembagian jatah pengolahan lahan.
"Saya minta pengembangan food estate ini betul-betul, sekali lagi dikalkulasi secara matang mengenai siapa yang akan mengelola. Kejelasannya, tanaman apa yang akan dikembangkan. Betul-betul lewat data science di lapangan. Sehingga benar-benar tanaman yang ingin kita tanam itu benar-benar sesuai. Kemudian teknologi apa yang akan dipergunakan," tegasnya saat membuka ratas, Rabu (23/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai mengikuti ratas tersebut menegaskan bahwa dirinya memang diberi tugas oleh Jokowi secara resmi dalam proyek tersebut. Namun dia menegaskan bahwa tugasnya dalam proyek ini hanya untuk mendukung.
"Saya diberi tugas bulan Juli yang lalu, tanggal 9 Juli untuk juga ikut mendukung menteri-menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Contohnya yang paling utama adalah Menteri Pertanian tugas pokok beliau, kita hanya membackup sebagai cadangan," ujarnya
Prabowo menjelaskan, sudah dibentuk jatah peranan masing-masing kementerian dalam proyek lumbung pangan ini. Untuk Kementerian Pertahanan sendiri dapat jatah untuk mengelola tanaman singkong.
"Jadi sesudah itu ada semacam pembagian tugas di mana Kementerian Pertahanan akan memegang suatu peranan di pembangunan cadangan pangan di singkong. Kemudian sisanya itu nanti sebetulnya itu adalah tugas utama Kementerian Pertanian, kami hanya sebagai backup untuk menjamin cadangan. Kami mendukung Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lain," tegasnya.
Dia melanjutkan, untuk proyek lumbung pangan ini akan dimulai tahun depan dengan wilayah seluas 30 ribu hektare (ha). Kemudian lahan itu diharapkan terus meningkat hingga 1,4 juta ha di 2025.
Lalu apa rencana Prabowo? Baca di halaman berikutnya.
Prabowo menegaskan pihaknya hanya sebagai back-up dari proyek ketahanan pangan itu. Meski begitu dirinya mengaku sudah memetakan rencana dari pengembangan tanaman singkong di food estate.
"Saya hanya jelaskan sedikit tentang rencana kedepan singkong, ya kita mulai di Kalimantan Tengah. Kita akan mulai 2021 30.000 ha dan selanjutnya sampai 2025 meningkat terus sasaran kita akhirnya adalah sampai 1,4 juta ha di akhir 2025," ujarnya.
Prabowo pun menjelaskan mengenai pentingnya singkong dalam ketahanan pangan Indonesia. Singkong sendiri bisa diolah menjadi tepung hasil olahan atau yang sering disebut Modified Cassava Flour (Mocaf).
"Itu tepung yang bisa menjadi bahan utama daripada kebutuhan pangan kita, yaitu bahan pangan untuk roti untuk juga nasi dari singkong dan juga mie," terangnya.
Indonesia, lanjut Prabowo, merupakan negara kedua konsumen mie terbesar di dunia. Oleh karena itu dengan meningkatnya pengolahan Mocaf dia berharap RI tak lagi kekurangan bahan baku mie sehingga harus impor.
"Saya kira intinya itu, jadi kita optimis, kita akan bekerja dengan baik, PUPR bekerja di depan, kemudian Kementerian Pertanian saya kira sudah punya rencana yang luar biasa yang baik ke depan. Gubernur Kalimantan Tengah juga mendukung di lapangan," tutupnya.
(das/zlf)
