Batal! Klaster Pendidikan Bakal Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Salah satu klaster dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sempat menjadi polemik adalah klaster pendidikan. Untuk memutus keresahan tersebut, panitia kerja (Panja) Cipta Kerja berencana mau mencabut klaster itu dari RUU tersebut.

"Kami dengan pemerintah hari ini akan memutuskan bahwa seluruh yang terkait dengan UU klaster pendidikan kemungkinan pemerintah akan menarik seluruhnya dan kembali kepada UU eksisting, sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan di publik menyangkut soal pendidikan," ungkap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam sebuah webinar, Kamis (24/9/2020).

Beberapa pihak menilai klaster pendidikan sengaja disisipkan dalam RUU Ciptaker ini sebagai upaya komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi dalam draf RUU Ciptaker adalah kewajiban berusaha yang justru bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Draf RUU ini mewajibkan setiap upaya penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Bila tidak punya izin usaha, akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 10 tahun dan denda satu miliar rupiah.

Lalu ada juga pasal dalam RUU Ciptaker yang mewajibkan pengajar bersetifikasi sedangkan pengajar asing tidak diberlakukan kewajiban serupa. Tak mau berlarut-larut memantik perdebatan, Panja Cipta Kerja bertekad bakal mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law.

"Ini yang lagi rame sekarang karena perdebatan antara nirlaba dan badan hukum pendidikan dalam rangka untuk mencari keuntungan karena mekanisme perizinannya juga dikenal sebagai perizinan berusaha, untuk itu kami dengan pemerintah hari ini akan menarik seluruhnya," katanya.