Nyaris Rampung, Begini Progres Terkini RUU Cipta Kerja

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 24 Sep 2020 16:23 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi/Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) nyaris rampung 100%. Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, dari 11 klaster dalam RUU tersebut, pembahasan 10 klaster di antaranya sudah mencapai 95% dari total pasal yang ada di dalamnya.

Praktis tinggal klaster ketenagakerjaan saja yang menunggu giliran untuk dibahas bersama di tingkat panitia kerja (panja) antara pemerintah atau Kemenko Perekonomian dan Baleg.

"Alhamdulillah dari 10 pasal, sudah 95% disepakati di tingkat panja. Ada beberapa materi-materi yang pending. Di beberapa sektor yang masih dan sampai hari ini akan kita selesaikan. Dan kita mudah-mudahan besok bisa masuk ke cluster terakhir, BAB 4 tentang ketenagakerjaan," ujar Supratman dalam sebuah Webinar, Kamis (24/9/2020).

Senada dengan Supratman, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi juga mengklaim hal serupa bahwa beberapa pasal dalam 10 klaster RUU Ciptaker tersebut sudah mencapai kata sepakat.

Setidaknya, menurut Elen ada 15 substansi dalam RUU Ciptaker yang telah disepakati antar-pemerintah dan Baleg DPR RI. Berikut rinciannya:

1. Kesesuaian Tata Ruang

Kesesuaian tata ruang tersebut menyangkut tata ruang di darat dan laut, termasuk kawasan hutan. Menurut Elen, tata ruang menjadi salah satu hambatan ketika para investor memulai untuk menetapkan/menentukan suatu lokasi.

"Tata ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)," ujar Elen.

Oleh karena itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR dalam bentuk digital. RDTR ini sebagai acuan perizinan berusaha (kesesuaian tata ruang).

"Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM untuk memulai starting bisnis dan menentukan lokasi sesuai kegiatan usahanya," lanjutnya.

2. AMDAL Tidak Dihilangkan

Dalam draft pertama kali yang diajukan oleh pemerintah, pemerintah ingin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan, akhirnya tidak jadi dihilangkan.

Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL akhirnya disepakati untuk hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi perlindungan ke daya dukung lingkungan, dan lingkungan hidup itu sendiri.

"Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk kegiatan risiko tinggi," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Benarkah UU Cipta Kerja 'Obat Mujarab' Investasi di RI?"
[Gambas:Video 20detik]