.webp)
1,5 Juta Pegawai Mal Terancam Dirumahkan
Budi mengatakan, dengan kondisi tersebut maka sekitar 1,5 juta pegawai mal-mal di Indonesia terancam kehilangan pendapatannya, dirumahkan, hingga dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jumlah tenaga kerja di kami ada sekitar 3 juta. Yang terdampak itu 50%, itu adalah sektor yang ada di pusat belanja atau mal. Nah di mal itu kalau 50% itu terdampak, sudah pasti angkanya sebesar itu yang akan berkurang pendapatannya, maupun dirumahkan. Jadi di 1,5 juta pegawai itu akan terjadi, dan itu belum termasuk keluarganya. Walaupun dibantu pemerintah, itu daya belinya akan kena juga," kata Budi.
Untuk saat ini, ada 90 pengusaha mal sudah melaporkan kinerjanya. Dari laporan itu, ada 100.000 pegawai yang dirumahkan. Sementara, total peritel mal di Indonesia sendiri jumlahnya mencapai ribuan.
"Kalau dirumahkan itu kita anggap 1 shift. Karena kan biasanya 2 shift. Kita belum ada detail. Tapi kita kemarin sudah dapat angka dari anggota, tapi baru sampai di angka 100.000 pegawai," jelas Budi.
Untuk mencegah ancaman pegawai dirumahkan hingga PHK, pengusaha meminta pemerintah memberikan subsidi sebesar 50% dari gaji pegawai ritel pusat-pusat perbelanjaan atau mal. Dengan subsidi itu, maka pengusaha hanya menanggung 50% gaji pegawai.
"Ya jadi sudah waktunya untuk langsung diberikan bantuan yang sifatnya langsung. Potongan-potongan sweetener. Misalnya gaji karyawan ditanggung negara 50%, itu yang kami ajukan. Kami juga sudah bikin surat PEN kepada Pak Menko bahwa sektor konsumsi ini harus dijaga. Kalau sampai ini kena, pertahanan kita sudah tidak ada. Karena di sini adalah benteng terakhir, ritel," terang Budi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pengusaha mal sudah berupaya sebisa mungkin untuk bertahan meski tak ada lagi pemasukan.
"Kami sudah berupaya sejak Maret sampai bulan 8 ini, dan itu adalah perjuangan maksimal kami. Kami memohon kepada pemerintah membantu dengan langsung," tutur Budi.
Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga perlu mempertahankan sektor ritel yang jadi salah satu penyumbang pertumbuhan konsumsi terbesar. Selain itu, bantuannya ini bisa mencegah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jangan sampai ada PHK. Oleh karena itu kami ajukan juga untuk bantuan tunai kepada karyawan, sehingga costuntuk penggajian dari kamu bisa berkurang, karena itu sangat penting. Dengan adanya pengurangan, kewajiban kami untuk bayar gaji karyawan dengan bantuan ini seperti di Singapura, dan negara-negara lain. Di mana sektor ritel dijaga supaya bertahan," ujar dia.
Ia berharap, pemerintah bisa mewujudkan usulan ini dalam waktu dekat. Menurutnya, saat ini napas para pengusaha berkejaran dengan waktu.
"Kami merasa sudah saatnya, waktu itu sangat cepat, harus cepat tindakan tindakan yang dilakukan pemerintah karena ini sudah lampu merah," tutup Budi.
Simak Video "Video: Walkot Bekasi Pastikan Banjir di Mega Mall Bukan Karena Tanggul Jebol"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
