Pemerintah Ngotot Pilkada = Kasus Corona Meledak, Ekonomi Lumpuh

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 01 Okt 2020 16:30 WIB
Faisal Basri Berbicara Mengenai Sektor Energi dan Industri

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri melakukan bincang bersama wartawan perihal Holding BUMN Migas di Jakarta, Jumat (16/3/2018).


Selain berbicara mengenai Holding BUMN Migas Mantan Ketua Tim komite Tata Kelola Migas Faisal Basri berbicara mengenai isu isu di sektor energi dan industri. Grandyos Zafna/detikcom
Faisal Basri (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 dinilai masih berat. Hal ini karena pemerintah disebut memaksakan saat kondisi kasus positif masih tinggi-tingginya.

Ekonom senior INDEF Faisal Basri menjelaskan pemerintah harus sudah menyalakan tanda darurat dalam mengatasi dampak virus ini.

"Atasi virus ini dengan membuat Perppu, kita sudah darurat. Bagaimanapun kebijakannya ini tidak akan selesai, kalau pilkada juga jalan. Kasus bisa tembus satu juta pada Desember, lalu ekonominya mau apalagi?" kata Faisal dalam diskusi INDEF, Kamis (1/10/2020).

Dia mengungkapkan, pemerintah saat ini terkesan salah langkah dalam mengambil kebijakan. Sehingga yang diluncurkan tidak tepat sasaran.

"Ekonomi itu tidak bisa jadi pemadam kebakaran (dampak pandemi). Jadi ayo diatasi COVID-19 nya, jadi jangan tangan yang gatal kaki yang diamputasi, ya repot," jelas dia.

Selain itu pemerintah juga harus memikirkan matang-matang dalam menentukan dampak positif dan dampak negatif ini.

Dia menyebut saat ini pemerintah harus fokus dalam menyelesaikan masalah kesehatan baru kemudian ekonomi. "Yang penting dalam mengatasi COVID-19 ini jangan renovasi atap rumah, kalau badainya belum selesai. Pikirkan dulu," jelasnya.

Tonton video 'Tenaga Medis Optimis Kasus Corona Indonesia Menurun, Jika...':

[Gambas:Video 20detik]



(kil/dna)