Pilkada di Tengah Pandemi Dianggap Nggak Ngefek ke Ekonomi

Shinta memahami bahwa mungkin pemerintah sudah menyiapkan protokol sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Corona selama masa Pilkada. Tapi pada praktiknya belum tentu itu dipatuhi seluruh pihak.

"Memang yang mengkhawatirkan kami ini situasi COVID-nya kan. Kami tahu pemerintah sudah membuat rambu-rambu untuk protokol kesehatan yang ketat sekali selama periode kampanye dan Pilkada. Tapi di lapangan kan situasinya kalau kami lihat itu banyak yang masih belum mengikuti ya, banyak yang kerumunan, yang tidak pakai masker, dan yang lain-lain," kata dia.

Pengusaha mengkhawatirkan pesta demokrasi tersebut akan meningkatkan kasus COVID-19 19. Aspirasi tersebut pun sudah disampaikan ke regulator. Pihaknya berharap pemerintah mampu mengendalikan pelaksanaan Pilkada.

"Kami cuma mohon diperhatikan pengendaliannya ini, karena kalau itu tidak bisa dikendalikan tentu saja dampaknya kan secara tidak langsung kan ke perusahaan ya. Kan kalau COVID-19 itu tidak bisa dikendalikan tentu saja ekonomi tidak bisa aktivitas kembali, jadi pengetatan kan tetap harus dilakukan, dan itu berdampak tidak langsung kepada ekonomi," jelasnya.

Namun pihaknya merasa tidak berhak untuk mengusulkan agar Pilkada ditunda. Sebab kewenangan tersebut ada di tangan pemerintah.

"Saya rasa bukan haknya pengusaha untuk mengusulkan ya, jadi maksudnya kami menyampaikan concern. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran kami itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Tapi tetap kan keputusan jalan-tidaknya Pilkada itu ada di pemerintah, bukannya ada di pelaku usaha," tambahnya.

Versi pemerintah, Pilkada diyakini mampu mendorong ekonomi. Baca penjelasannya di halaman selanjutnya