Bahlil: Negara Tak Boleh Semena-mena, tapi Rakyat Jangan Terlalu Kuat

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai harus ada keseimbangan antara negara, pengusaha, dan rakyat. Hal itu disampaikan Bahlil berkait dengan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurutnya, UU 'Sapu Jagat' tersebut merupakan jalan tengah atau 'win-win' solution buat negara, pengusaha, dan rakyat.

"Saya pikir negara harus hadir bersama-sama dengan rakyat dan pengusahanya. Pengusahanya tidak boleh mengatur negara. Negara juga tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Begitupun sebaliknya pengusaha, negara tidak boleh juga semena-mena kepada rakyat. Tapi rakyat juga jangan terlalu juga lebih kuat daripada negara dan pengusaha," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/10/2020).

Untuk itu, dia menilai dibutuhkan keseimbangan. UU Ciptaker diyakini sebagai solusi untuk itu.

"Nah keseimbangan ini ada win-win ya. menurut saya bahwa ini adalah momentum terbaik untuk mencari solusi itu. Undang-undang Cipta Kerja ini, teman-teman semua adalah sebuah jalan keluar dari persoalan-persoalan terkait dengan investasi yang selama ini terjadi di negara kita," paparnya.

Dia menjelaskan investasi tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar Tahun 1945, disebutkannya menjadi kewajiban negara untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat, yakni lapangan pekerjaan yang layak.

"Nah negara dalam konteks ini berpikir bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan sekitar 16 juta lapangan pekerjaan baru dan harus dari (pekerja) informal ini menjadi formal. Solusinya hanya dengan investasi," tambah Bahlil.