Aturan Cuti Hamil dan Haid dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 09 Okt 2020 07:45 WIB
Ribuan buruh bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Aksi tersebut merupakan penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. ANTARA FOTO/Iman Firmansyah/agr/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Iman Firmansyah
Jakarta -

Ketentuan cuti hamil, melahirkan, dan haid masih berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemerintah dan DPR RI menegaskan kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja tak mengubah ketentuan tersebut. Begitu juga dengan hak upah atas cuti hamil, melahirkan, dan haid masih diberlakukan sesuai UU 13/2003.

"Hak tidak masuk kerja karena sakit akibat haid, istilah di UU 13 tahun 2003 'istirahat' bukan cuti, dan istirahat melahirkan, bukan cuti hamil, serta hak lainnya atas cuti dan istirahat, tetap masih berlaku. Termasuk hak atas upahnya karena menjalankan cuti atau istirahat tersebut, masih berlaku," tegas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ketika dihubungi detikcom, Kamis (8/10/2020).

Ida menjelaskan, ketentuan hak upah ketika pekerja mengambil istirahat tersebut akan diatur dan dirincikan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Ya memang akan diatur lebih detail di PP," ungkapnya.

Namun, ia kembali menegaskan dalam PP itu pemerintah tak akan mengubah ketentuan baik untuk cuti istirahat hamil dan melahirkan, maupun haid. "Tidak ada perubahan," tegasnya lagi.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Baleg dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, ketentuan cuti hamil dan melahirkan, serta cuti haid masih berlaku sesuai UU 13/2003.

"Sejauh yang kami pahami, semua tetap berlaku, dengan paradigma hubungan kerja bercorak kemitraan, bukan belas kasihan. Itu sebabnya lebih sehat dan rasional," kata Hendrawan ketika dihubungi detikcom secara terpisah.

Ia juga memberikan dokumen butir-butir penjelasan RUU Cipta Kerja yang mencakup penjelasan atas ketentuan hak cuti hamil, melahirkan, dan haid, serta hak upah atas cuti itu. Berikut bunyinya:

1. Pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh.

2. RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Hendrawan menegaskan, ketentuan hak upah atau gaji selama cuti itu juga masih berlaku sesuai UU Ketenagakerjaan. Namun, untuk ketentuan rincinya akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Masih. Detailnya nanti dalam PP," ujar Hendrawan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3