.webp)
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anis Baswedan telah mencabut rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar di Ibu Kota. Mulai Senin (12/10) lalu, PSBB Jakarta kembali memasuki masa transisi, dan bioskop sudah boleh buka kembali dengan syarat kapasitas pengunjung maksimal 25%.
Namun, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengatakan, para pengelola bioskop meminta agar mengkaji kembali batas maksimal pengunjung tersebut, dan menaikkannya jadi 50%.
"Pak Gubernur, tolong dikaji ulang lagi, kami memohon. Kami mengapresiasi, itu sudah bagus. Tapi sayang, sedikit lagi, naikkan ke 50%," kata Djonny ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, ia mengatakan tak semua pengelola bioskop akan membuka kembali bioskopnya dengan kapasitas tersebut. Menurutnya, batas pengunjung tersebut tak layak secara ekonomis, baik bagi pengelola, maupun produser film yang akan menayangkan film-nya.
"Alasannya satu memang dari pihak pemilik film belum mau merilis filmnya atau ditayangkan di Jakarta. Kemudian film barat juga masih di-cancel-cancel. Apalagi 25% itu tidak layak secara ekonomis dari bioskop dan film," tegas Djonny.
Apalagi, kinerja bioskop sudah tertekan karena hampir 7 bulan tutup. "Kita dari awal patuh dengan ketentuan Pemda Jakarta. Juli nggak jadi buka, kita sabar. Agustus juga tidak jadi juga, September boleh buka, eh nggak jadi juga. Nah ini yang keempat. Kita kan sabar, nggak pernah kita ribut. Kita juga menampung semua masukan," papar Djonny.
Menurut Djonny, para pengelola sudah menyiapkan protokol kesehatan dan akan menerapkannya dengan baik apabila kapasitas bisa 50%. Lagipula, menurutnya setelah dibuka, tak mungkin bioskop langsung ramai.
"Kalau buka langsung ramai saya kira nggak. Itu butuh proses sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan kita lakukan recovery," urai Djonny.
Ia juga meminta agar pihak-pihak lainnya tak menebarkan ketakutan pada masyarakat untuk berkunjung ke bioskop. Menurutnya, sejauh ini tak ada klaster penyebaran baru COVID-19 di bioskop.
"Belum ada yang terbukti jadi klaster, di internasional juga begitu. Kita sudah cari tahu, ada yang 1 bulan, ada yang lebih, alhamdulillah tidak masalah. Asal protokol kesehatannya diperketat," pungkasnya.
(zlf/zlf)
