.webp)
Sementara itu Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, program afirmasi ini akan menjadi alternatif pendidikan bagi penduduk Papua yang selama ini selalu tertuju pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Jadi tak lagi berpikir semua harus ke IPDN, tapi sesuai dengan lapangan kerja yang ada di sini begitu banyak pelabuhan dan bandara di Papua. Ini tentu saja membutuhkan banyak SDM yang bagus, sehingga adik-adik ini kita akan mendapatkan kesempatan pendidikan di perhubungan ini. Selanjutnya kembali kerja di kampung mereka masing-masing," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, pihaknya melakukan pendekatan dua program affirmasi dengan penyerapan lulusannya ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama, kalau untuk pola pembibitan mulai diseleksi sebagai calon taruna itu sudah mendapat alokasi sebagai ASN dengan formasinya apakah untuk aparatur pusat atau aparatur kabupaten dan kota atau bisa juga aparatur provinsi.
"Jadi sudah dibuka alokasi oleh Kementerian PAN-RB dan juga BKN tentang alokasi. Jadi mereka yang ikut tes pendidikan itu akan ditempatkan langsung sesuai dengan formasinya," lanjutnya.
"Jadi walaupun nanti misalnya ada yang sekolahnya di luar Papua, seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi. Kalau memang alokasinya untuk Papua begitu lulus mereka akan kembali ke Papua sesuai dengan formasi," tambahnya.
Kedua, di luar jalur pola pembibitan ini yang dikembangkan melalui pola kerjasama dengan kabupaten dan kota diharapkan tentu kabupaten dan kota bisa mengirimkan dan memberikan alokasinya, sehingga pada saat lolos bisa terserap juga untuk melayani kebutuhan transportasi di kabupaten dan kota yang bersangkutan.
Di samping itu, pelayanan untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan. Artinya formasi setelah mereka lulus beda dengan pembibitan itu adalah yang sudah langsung dialokasikan. Lulusan juga bisa bekerja di sektor sektor BUMN atau swasta, karena itu pihaknya mendorong kerjasama dengan BUMN dengan swasta.
"Jadi kerjasamanya antara 4 pihak yakni masyarakat pemerintah, termasuk pemerintah daerah kami sebagai lembaga pendidikan dan dunia industri," katanya.
(hek/hns)
