Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Sederet 'PR' Ekonomi yang Belum Beres

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Sederet 'PR' Ekonomi yang Belum Beres

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 12:40 WIB
Presiden Jokowi didampingi Wapres Maruf Amin menggelar rapat terbatas membahas soal pemindahan Ibu Kota baru.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Sudah satu tahun Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Banyak kebijakan baru yang terjadi dalam perjalanan satu tahun keduanya, khususnya dalam hal menangani pandemi virus Corona (COVID-19).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama satu tahun ini penuh kontroversi dan kontraproduktif. Hal itu terbukti dari aksi demo yang dilakukan hari ini di berbagai daerah sebagai 'kado' satu tahunnya.

"Kesimpulan satu tahun penuh kontroversi dan penuh kontraproduktif karena nggak jelas. Akhirnya kado setahun Jokowi-Ma'ruf Amin ini disambut oleh demonstrasi di berbagai kota yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan investor," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (20/10/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan yang dianggap penuh kontroversi baru-baru ini adalah disahkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Bhima menyayangkan itu karena justru dianggap dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor karena payung hukum tersebut dapat banyak penolakan terutama dari kaum buruh.



"Ternyata terbukti tidak hanya ditolak oleh para buruh, oleh elemen masyarakat, ditolak juga oleh mahasiswa, ditolak oleh aktivis pro lingkungan, tapi juga ditolak oleh investor dan ini yang bisa berisiko yang justru menurunkan tingkat investasi karena banyaknya pasal-pasal yang kontradiktif terhadap ekosistem berbisnis yang baik di Indonesia, kontradiktif terhadap standar Internasional terkait penghargaan terhadap buruh atau pekerja dan perlindungan lingkungan hidup," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Kemudian salah satu kebijakan yang dianggap nyeleneh yakni saat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan kalung 'antivirus' Corona. Hal itu dinilai sebagai bentuk frustasinya pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Lanjut ke halaman berikutnya

"Itu juga dianggap oleh para pelaku usaha sebagai bentuk frustasi pemerintah menghadapi COVID-19 sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aneh dan tidak rasional," tuturnya.

Satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap penuh kontroversi juga dikatakan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Terutama dalam hal penanganan COVID-19 yang membuat ekonomi masuk jurang resesi.

"Kalau kita lihat dari penanganan COVID ini, jadi kalau penanganan COVID ini bahwa ekonomi sudah turun masuk resesi dan penanganannya adalah penuh kontroversial, dalam arti tidak seperti negara tetangga kita," kata Anthony.

Anthony menyoroti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah aturan dasar keuangan negara dalam APBN. Batasan defisit APBN yang tadinya 3% diperbolehkan lebih dari itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 defisit anggaran ditetapkan sebesar 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, dikeluarkannya skema burden sharing atau berbagi beban pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dalam menangani pandemi Corona hingga 2022. Kebijakan itu dinilai bukti bahwa pemerintah tidak punya kemandirian dalam hal menangani keuangan.

"Kita mengeluarkan dengan Perppu defisit boleh sebesar-besarnya dan pembiayaan itu dirubah sedemikian rupa bahwa pemerintah bisa meminta Bank Indonesia untuk kasarnya membantu pemerintah dalam meringankan biaya dari pemerintah yang dinamakan burden sharing. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang di luar dari normal. Ini yang jadi masalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kenaikan ini menjadi mandiri dia punya keuangan. Ini yang paling harus diperhatikan," ucapnya.


Hide Ads