Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan musim tanam pertama Oktober-Maret (MT I Okmar) 2020/2021 mencapai 8.206.131 hektare. Dari target tersebut diperkirakan akan menghasilkan 17-20 juta ton beras periode Januari-Juni 2020.
Target luas tanam (LT) ini lebih besar jika dibanding MT I Okmar 2019/2020 yang mencapai 6,1 juta hektare dan MT II April-September 2020 sebesar 5,4 juta hektare. Adapun target MT I Okmar 2020/2021 tersebut mencakup di 8 provinsi andalan, 9 provinsi utama, dan 16 provinsi cadangan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut pihaknya sudah menyurati gubernur dan dinas terkait untuk mencapai target luas tanam yang telah ditetapkan pada MT I 2020/2021. Ia juga menekankan saat ini stakeholder pertanian terkait sudah harus masuk ke persiapan MT I.
"Musim tanam I ini kita akan tanam 8,2 juta hektare lebih hekter. Semua sudah dibagikan. Bupati Banyuasin sudah didapat datanya berapa yang harus ditanam, Bupati Sumba Tengah sudah didapat berapa datanya itu. Tolong kita main sesuai target yang ada," ujar Syahrul dalam webinar secara virtual, Senin (26/10/2020).
Ia berharap dari target luas tanam tersebut bisa menghasilkan 20 juta ton beras dan bisa menambah prediksi stok beras di akhir tahun 2020 (dari dua musim tanam sebelumnya) yang mencapai 7,45 juta ton beras.
"Kalau sesuai, sampai Juli itu ada sekitar 17 juta ton beras yang kita makan berarti masih ada tersisa. Kita persiapkan perang ini sampai dua tahun," ujar Syahrul.
"Sehingga kalau orang kekurangan baju dia masih bisa tahan, kalau dia kekurangan perabot, masih bisa perabot-perabot masih bisa ditunda. Kalau rumah bocor bisa ditambal plastik. Tapi kalau beras, tidak boleh ditunda, harus sudah siap," imbuhnya.
Selain penetapan target luas tanam pada MT I Okmar 2020/2021, Syahrul juga memberikan arahan untuk antisipasi dan mitigasi sektor pertanian buat menghadapi La Nina. Ada 7 langkah yang perlu disiapkan stakeholder pertanian di lapangan. Sebagai informasi, webinar tersebut turut dihadiri dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten, stakeholder pertanian, hingga beberapa bupati.
(akn/hns)
