UU Cipta Kerja Sah Diteken Jokowi, Ini Poin yang Digugat Buruh

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 03 Nov 2020 10:28 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Jokowi. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.
Foto: Dok. Detikcom
Jakarta -

Buruh tergabung dalam Konferderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak dan meminta Undang-undang (UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja dibatalkan dan dicabut. Buruh sendiri baru saja menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya Selasa (3/11/2020).

Menurut KSPI terdapat sejumlah pasal yang merugikan buruh khususnya klaster ketenagakerjaan. Berikut sejumlah ketentuan yang dianggap merugikan tersebut:

1. Berlakunya Kembali Sistem Upah Murah

Menurut KSPI, hal itu terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah.

Hal itu ditambah dihilangkannya upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU No 13 Tahun 2003.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3