Tidak hanya itu saja, AMKI juga turut mendukung keputusan pemerintah yang telah menerbitkan Omnibus Law karena UU Cipta Kerja ini konkret berpihak pada ekonomi kerakyatan terutama pada koperasi dan UMKM, di mana menyerap 97% dari total angkatan kerja di Indonesia serta memegang porsi 60% dari produk domestik bruto (PDB) melalui konsumsi rumah tangga.
"Biarpun di luar sana banyak polemik yang menolak dan menentang, AMKI melihat pemerintah sudah berada di jalur yang benar," ujar Frans.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sangat tidak heran dan sudah seharusnya pemerintah berpihak kepada yang mayoritas dan memberikan kontribusi paling besar, sementara yang lain bisa mengikuti dan beradaptasi dengan aturan yang sudah dibuat supaya kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi dengan cepat dan benar-benar langsung rebound," serunya lagi.
Frans mengatakan meski AMKI memang baru berdiri tapi angkatan muda ini punya semangat yang besar melalui visinya menjadi motor penggerak mengkampanyekan dan mengajak generasi milenial itu harus mencintai ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa harus benar-benar menjadi kenyataan.
"Jangan selalu menganggap koperasi sebagai terpinggirkan, tidak layak untuk dibanggakan. Kita akan menjunjung tinggi jati diri dan juga kredibilitas koperasi melalui AMKI. Koperasi bisa bersaing, koperasi bisa modern, koperasi bisa digital, koperasi bisa dicintai milenial, koperasi bisa mengambil peran yang signifikan dalam perekonomian bangsa kita, itu yang kita yakini dan akan kita perjuangkan melalui AMKI," pungkasnya.
(ang/ara)