Dibahas Sejak 2015, Ini Sejarah RUU Larangan Minuman Beralkohol

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 15 Nov 2020 11:44 WIB
Young depressed man
Foto: Getty Images/eclipse_images
Jakarta -

Badan Legislatif DPR tengah membahas pembentukan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Para pengusaha produsen minuman beralkohol pun teriak. Begini sejarah,

Executive Committee Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) Ika Noviera mengatakan pihaknya sejauh ini baru hanya memantau perkembangan dari pembahasan RUU itu. Namun dia yakini RUU ini merupakan pembahasan lama yang diserukan kembali.

"Kami masih terus memantau perkembangannya. Ini kan sudah pembahasan dari 2015 ya. Belum ada lagi diskusi formal," ucap wanita yang juga Direktur di PT Multi Bintang Indonesia Tbk saat dihubungi detikcom, Minggu (15/11/2020).

Sementara dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI) Stefanus mengungkapkan, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol sebenarnya sudah muncul sejak 2015.

"Saya 2015 udah jadi ketua di asosiasi ini, jadi saya yang in charge ke dalam permasalahan itu. Itu usulannya sebenarnya usulan yang sekarang muncul adalah usulan dari 2014," tuturnya.

Stefanus menerangkan, setelah Baleg DPR menyetujui RUU itu menjadi usulan DPR, kemudian usulan itu diberikan kepada pihak eksekutif dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Kedua kementerian itu kemudian membahas usulan itu. Stefanus mengaku pihaknya perusahaan saat itu juga diikut sertakan.

"Saya mengikuti rapatnya saat itu, terus kita bilang kalau dilarang semua ya kita nggak ada kerjaan. Tapi dia bilang ya seharusnya memang bukan dilarang," tuturnya

"Kita belajar dari Amerika juga, dulu di sana dengan adanya pelarangan maka timbul produk-produk ilegal. Dengan produk ilegal semakin besar akhirnya dilakukan penertiban oleh kepolisian. Karena ditertibkan akhirnya timbul mafia, kan jadi ribet," tambahnya.

Akhirnya pemerintah sepakat untuk mengubah RUU itu menjadi RUU Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Usulan perubahan nama itu dikembalikan ke DPR.

Kemudian, masih menurut Stefanus, DPR mulai membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU tersebut. Salah satu masukan yang dicatat adalah kata larangan dalam nama dari RUU itu dihapuskan.

Namun saat pembahasan terus bergulir, perbedaan pendapat justru semakin mengeras. Menurut Stefanus ada 3 fraksi yang menolak usulan perubahan nama itu dan bersikeras untuk menggunakan kata larangan.

"DPR tetap yang ngotot ya 3 partai itu, PPP, PKS sama PAN, yang lain enggak. Saya ikutin terus di DPR. Saya ikuti rapatnya duduk di balkon. Terus kita sempat diundang dari pelaku usaha untuk dengar pendapat," tegasnya.

Namun karena tidak menemukan titik temu, akhirnya pembahasan RUU itu senyap selama bertahun-tahun. Kemudian secara tiba-tiba muncul kembali di 2020.

Akan tetapi yang membuat Stefanus heran, munculnya pembasahan RUU Larangan Minuman Beralkohol saat ini draftnya masih menggunakan bahan yang lama. Sebelum proses rapat dengar pendapat dengan pelaku usaha dan pembentukan DIM.

"Kok usulannya yang muncul yang lama yang sebelum DIM. Kalau mau dilanjutkan kan seharusnya yang sudah proses sampai setelah DIM. Saya takutnya menyebutkan bahwa asosiasi sudah dipanggil, tapi usulan yang muncul sebelum DIM. Takutnya tiba-tiba muncul UU baru," ucapnya.

(das/zlf)