Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tahun 2021 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 99 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Anggaran itu disalurkan melalui sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kementerian/lembaga lainnya.
"Food security merupakah salah satu prioritas besar di dalam APBN 2021. Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan yang merupakan belanja dari berbagai kementerian/lembaga, tidak hanya Kementerian Pertanian atau Perikanan. Namun juga kementerian di bidang public work atau pekerjaan umum dan irigasi, dan juga belanja melalui Pemda dalam bentuk DAK bidang pangan," ungkap Sri Mulyani dalam webinar Jakarta Food Security Summit 2020, Rabu (18/11/2020).
Selain itu, anggaran Rp 99 triliun itu sebagian juga disalurkan dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu untuk subsidi pupuk. Jadi ini merupakan belanja dari berbagai kelompok dan berbagai aktivitas. Untuk itu, kita akan terus melakukan evaluasi berbagai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah," urai Sri Mulyani.
Ia memaparkan, di 2020 ini, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran Rp 29,7 triliun hanya untuk subsidi pupuk.
"Kalau kita melihat ketersediaan input dari pertanian merupakan salah satu elemen sukses dari petani kita. Maka pemerintah memberikan subsidi pupuk sebesar Rp 29,7 triliun atau 8,9 juta ton untuk meningkat dibandingkan 2019. Kenaikan dari subsidi pupuk tentu diharapkan akan tetap sesuai dengan target," papar dia.
Dalam membahas food security atau ketahanan pangan ini, menurut Sri Mulyani terus diupayakan pemerintah, cara lainnya dengan mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP) di kisaran 1-1,5 juta ton setiap tahunnya.
"Berbagai langkah di bidang pangan, dan pertanian selain melalui anggaran yang meningkat, pemerintah juga melakukan langkah-langkah untuk menjaga stok beras nasional. Karena ini merupakan salah satu makanan utama yang perlu dijaga stabilitasnya, baik dari sisi ketersediaan, maupun dari sisi harga pangan," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Khususnya dalam menindaklanjuti peringatan Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan.