.webp)
Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G melaporkan adanya kebocoran data pribadi milik para guru dan tenaga kependidikan honorer dan swasta yang merupakan calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1,8 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, data ribuan calon penerima BSU itu tercantum dalam dokumen Microsoft Excel yang tersebar melalui WhatsApp Group. Ia mengatakan, dokumen itu berisi data lengkap para calon penerima, mulai dari Nomor Induk Kependidikan (NIK), nomor rekening, bahkan sampai nama ibu kandung.
"Sampai-sampai ada nomor induk kependudukan, nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama Ibu kandungnya. Kami sangat menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik melalui WhatsApp Group," ungkap Satriwan dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Advokasi P2G Iman Haeri mengungkapkan, para guru honorer dan swasta yang data pribadinya bocor itu bahkan belum menerima BSU. Lalu, kejadian ini membuat para guru honorer dan swasta yang baru mau mendaftar sebagai penerima BSU takut dan cemas.
"Mas Menteri (Nadiem Makarim) pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu. Kali ini yang bocor data guru. Dapat bantuan subsidi saja belum, datanya sudah bocor. Miris sekali nasib guru honorer," kata Iman.
Ia mengatakan, para guru honorer dan swasta takut data pribadi yang bocor itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
"Potensi penyalahgunaan data kami para guru honorer ini bisa saja dilakukan, oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan," urainya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Kembali ke Satriwan, yang diherankan pihaknya ini adalah penyebab dari kebocoran data calon penerima BSU. Pasalnya, proses pendataan calon penerima BSU ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru honorer dan swasta ke Kemendikbud melalui situs resmi kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.
"Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, yayasan dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemdikbud," kata Satriwan.
Oleh sebab itu, P2G meminta Kemendikbud dan pihak bank yang menyalurkan BSU untuk segera mengamankan data pribadi para calon penerima. Apalagi mengingat jumlah calon penerimanya adalah 2.034.732 orang dengan total anggarannya Rp 3,66 triliun.
P2G juga meminta Polri untuk segera menyelidiki dugaan kebocoran data pribadi calon penerima BSU tersebut.
(ara/ara)
