Bye-bye Rekor Terendah! Angka Kemiskinan RI Siap 'Jebol' Lagi

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 23 Nov 2020 13:30 WIB
Pandemi COVID-19 berdampak luas ke berbagai sektor kehidupan serta lapisan masyarakat. Anak-anak pun turut merasakan dampak dari pandemi ini.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pandemi virus Corona (COVID-19) berpotensi membuat angka kemiskinan di Indonesia bertambah. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana membuat masyarakat jatuh dalam jurang kemiskinan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan tingkat kemiskinan pada 2021 akan mengalami kenaikan dan kembali berada di angka dobel digit. Total ada 28,37 juta penduduk yang diprediksi akan jatuh ke jurang kemiskinan.

"Di 2021 kami melihat memang penduduk miskin jebol kembali di atas 2 digit sekitar 10,5%. Ini yang saya kira kita akhirnya kembali lagi ke periode awal Pak Presiden (Jokowi) penduduk miskin tembus lagi di atas 10%," kata Tauhid dalam webinar bertajuk 'Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi', Senin (23/11/2020).

Adanya peningkatan jumlah kemiskinan itu dibarengi dengan kenaikan jumlah pengangguran. Ada 10,4 juta orang yang diprediksi bakal menganggur di 2021.

Padahal sebelumnya, Indonesia sempat mencetak angka kemiskinan terendahnya sepanjang sejarah pada 2018 lalu. Pada Maret 2018, persentase penduduk miskin Indonesia untuk pertama kalinya di angka satu digit alias 9,82% atau 25,95 juta orang.

"Penambahan pengangguran tidak bisa dielakkan. Penganggurannya ada tambahan sekitar 3,6 juta jiwa, (jadi) 10,4 juta pengangguran orang yang terjadi 2021. Ada peningkatan angkatan kerja baru yang tidak terserap secara utuh kurang lebih 2,5 juta dan 1,1 juta sebagai akibat COVID yang masih tidak terserap sampai 2021," jelasnya.

Hal itu dikarenakan adanya program Pemulihan Ekonomi (PEN) disebut tidak kuat menahan konsumsi masyarakat rentan miskin di tengah pandemi. Berbagai investasi yang masuk juga dinilai tidak akan bisa langsung menciptakan lapangan kerja.

"Ini saya kira perlu kita kritisi apalagi meski ada berbagai program seperti Kartu Pra Kerja dan sebagainya ternyata tidak cukup mampu menahan laju pengangguran kita. PEN masih bergerak lambat, investasi yang dilakukan belum berjalan normal dan itu butuh waktu," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan justru mengklaim realisasi perlindungan sosial (perlinsos) dari program PEN akan menolong 3,43 juta orang dari kemiskinan. Bantuan untuk UMKM juga disebut menciptakan lahirnya orang baru dalam ber-usaha.

"Kalau melihat perlinsos yang sudah mencapai 82,4% tadi sebenarnya mampu menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dari beberapa data yang ada, diperkirakan 3,43 juta orang akan terselamatkan dari kemiskinan karena program perlinsos ini," kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF, Ubaidi Socheh Hamidi.

(eds/eds)