DIPA Belanja Diserahkan, ini Wanti-wanti Jokowi ke Menteri hingga Gubernur

DIPA Belanja Diserahkan, ini Wanti-wanti Jokowi ke Menteri hingga Gubernur

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 25 Nov 2020 11:14 WIB
Presiden Jokowi dalam rapat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021. Saat menyerahkan, Jokowi pun mewanti-wanti terkait penggunaan anggaran belanja negara.

Jokowi menyerahkan DIPA dan alokasi TKDD langsung kepada para menteri, pimpinan lembaga hingga para gubernur dan pemimpin daerah.

Dalam paparannya Jokowi mengungkapkan dalam APBN 2021 alokasi belanja negara mencapai Rp 2.750 triliun. Angka itu lebih tinggi 0,4% dibandingkan alokasi belanja negara di APBN 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga. Kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun," terangnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).

Jokowi menekankan alokasi belanja tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Dia menjabarkan untuk bidang kesehatan telah dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp 26 triliun dan seterusnya.

ADVERTISEMENT

"Di saat perekonomian kita masih lesu maka belanja pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," ucap Jokowi.

Jokowi beri wanti-wanti di halaman berikutnya>>>

Jokowi pun meminta kepada para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk melakukan lelang proyek sedini mungkin di bulan Desember 2020. Tujuannya agar anggaran belanja yang sudah diberikan bisa langsung bermanfaat untuk perputaran roda ekonomi masyarakat.

"Agar bisa menggerakkan ekonomi di Kuartal I-2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan," ucapnya.

Dia juga memberikan pesan khusus kepada Menteri Sosial. Dia minta agar terkait bantuan sosial bisa segera disalurkan pada Januari 2021.

"Agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," tegasnya.


Hide Ads