.webp)
Edhy Prabowo mengundurkan diri dari Menteri Kelautan dan Perikanan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Nama menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti jadi diperbincangkan.
Nama 'Bu Susi' sapaannya sempat menjadi trending di Twitter kemarin. Mayoritas cuitan netizen meminta Bu Susi kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Mungkinkah?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan kemungkinan Bu Susi balik lagi menjadi menteri sangat kecil. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal sudah tidak memilihnya untuk di periode kedua ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Jokowi sudah kepalang tanggung menolak keinginan publik untuk mengangkat Ibu Susi di periode kedua, jadi peluangnya terbuka, namun sangat kecil sekali," kata Abdul saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).
Selain itu, kebijakan yang diambil Susi dinilai tidak bisa memenuhi keinginan Jokowi dalam hal mendapatkan investasi dengan waktu cepat.
"Problemnya presiden menghendaki sosok yang pro investasi dalam tempo cepat, hal ini pula yang menyulitkan seorang MKP untuk bertindak berdasarkan fakta ilmiah di sektor perikanan. Belum lagi adanya penentangan dari anggota kabinet lainnya," ucapnya.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati juga menyarankan agar posisi Menteri Kelautan dan Perikanan diisi oleh orang lain. Sebab, Susi dinilai memiliki 'catatan merah' selama menjabat.
"(Catatan merahnya) pertama, tidak ada catatan resmi terkait efektifitas penenggelaman kapal. Kedaulatan bukan cuma urusan penenggelaman kapal, tapi juga bagaimana kasus-kasus konflik agraria dan perampasan ruang bisa diselesaikan. Kedua, ada masalah juga di program keramba jaring apung. Itu highly cost, tapi mangkrak itu program. Ketiga, Susi pernah mengeluarkan permen yang memperbolehkan reklamasi di pesisir," sebutnya.
Koordinator Eksekutif Maritim dan Keadilan Ekologis (MARE), Ahmad Martin Hadiwinata juga tidak berharap sosok Susi lagi. Dia ingin Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru memperbolehkan nelayan budidaya ekspor benih lobster, tetapi tidak juga untuk dieskpor seperti kebijakan Edhy Prabowo.
"Yang dibutuhkan dalam negeri adalah peningkatan nilai tambah dari produk perikanan yang bukan raw material lagi. Atau kalaupun fresh, yang sudah besar sehingga harganya tinggi," tandasnya.
(upl/upl)
