Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim.
Hal itu dilakukan setelah menteri sebelumnya, Edhy Prabowo ditangkap KPK. Penangkapan Edhy sendiri terkait kasus korupsi pada praktik ekspor benih lobster.
Luhut sendiri mengaku tak mau lama-lama mengemban tugas sebagai Menteri KKP Ad Interim. Dia mengaku pekerjaannya sudah sangat banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok," ujar Luhut ditemui usai rapat perdana dengan jajaran pejabat KKP, di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Luhut sendiri tidak berani berspekulasi soal siapa kandidat Menteri KKP yang akan menggantikan Edhy Prabowo. Menurutnya hal itu adalah wewenang Presiden.
"Tanya presiden. Mana saya tahu kalau itu, kau tanya yang punya pekerjaan," ujar Luhut.
Sebagai informasi, hari ini Luhut baru saja melakukan rapat perdana dengan jajaran pejabat KKP. Salah satu hal penting yang dibahas adalah perihal kelanjutan ekspor benih lobster yang saat ini dihentikan terkait kasus korupsi yang menyeret Edhy Prabowo.
Luhut mengatakan sejauh ini aturan yang dibuat memang tidak ada yang salah. Dia menegaskan aturan yang dibuat sangat bisa dinikmati masyarakat manfaatnya.
Meski begitu, soal kelanjutan kebijakan ini dirinya mengatakan sudah berkoordinasi dengan KKP untuk melakukan evaluasi. Hal itu dilakukan selama seminggu ke depan untuk menentukan apakah kebijakan ini dilanjutkan atau tidak.
"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster, jadi kalau dari aturan yang ada, yang dibuat Permen, yang sudah dibuat itu tidak ada yang salah. Jadi sudah kita cek tadi, tadi saya tanya pak Sekjen, semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut.
"Pak Sekjen KKP (Antam Novambar), dengan tim sedang evaluasi, nanti di minggu depan di laporkan ke saya, nanti ditentukan lanjut atau tidak," lanjutnya.
(dna/dna)