UU Cipta Kerja Disebut Permudah Izin Usaha Pertanian sampai Energi

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 02 Des 2020 21:15 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pemerintah menyebut Undang-undang (UU) Cipta Kerja bisa memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha. Mulai dari sektor pertanian, lingkungan hidup, sampai energi sumber daya mineral (ESDM).

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengungkapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain dibutuhkan perizinan yang mudah. Dia menyebutkan dengan Undang-undang Cipta Kerja konsepsi perizinan berusaha dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based).

Menurut dia pelaku usaha dengan risiko rendah cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan pelaku usaha Risiko Menengah dengan Sertifikat Standar dan usaha Risiko Tinggi dengan izin.

Dalam UU Cipta Kerja tercantum peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM dan Koperasi, Kemudahan Berusaha, Riset dan Inovasi, Pengadaan Lahan, Kawasan Ekonomi, Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Administrasi Pemerintahan, Pengawasan dan Pembinaan.

Adapun regulasi di sektor pertanian yang terintegrasi dengan UU Cipta Kerja, yaitu: (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; (2) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (3) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; (4) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (5) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan (6) UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dia menyebutkan pemerintah juga sedang menyiapkan 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 PP dan 4 Perpres, termasuk RPP terkait Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan.

Musdhalifah mengungkapkan UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha pada budi daya pertanian skala tertentu. Selain itu penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan.

Kemudian penyederhanaan administrasi untuk permohonan hak perlindungan untuk varietas tanaman. Lalu pengaturan pola kemitraan hortikultura untuk kemudahan berusaha, penetapan kawasan lahan pengembalaan umum dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Proses simplifikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewat untuk kemudahan berusaha dan kemudahan akses sistem informasi pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Lalu untuk kelautan dan perikanan juga diatur tentang jenis perizinan untuk kapal penangkapan ikan yang semula 16 jenis disederhanakan menjadi 3 jenis. Proses perizinan menjadi hanya 60 menit dari sebelumnya 14 hari. Relaksasi penggunaan alat tangkap ikan pukat dan cantrang untuk wilayah perairan tertentu. Perizinan untuk tambak udang disederhanakan.

Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2