Sosialisasi UU Cipta Kerja, Pemerintah Bentuk Tim Independen

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 03 Des 2020 17:20 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah sedang menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk tim independen yang akan berkunjung ke beberapa kota untuk menerima masukan, tanggapan, dan usulan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.

"Selain untuk menjelaskan pokok-pokok substansi yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja, kegiatan ini ditujukan untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan dalam penyiapan aturan turunannya dari UU Cipta Kerja yang dalam waktu 3 bulan sudah siap," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman di Yogyakarta, dalam keterangannya Rabu (3/12/2020).

Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan, terutama dampak di bidang ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi kita mengalami konstraksi yang siginifikan. Pada Kuartal 1 masih tumbuh postif sebesar 2,97%, namun pada Kuartal 2 turun menjadi -5,32% karena adanya pembatasan aktivitas sosial-ekonomi. Namun pada Kuartal 3 sudah mulai terjadi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kita menjadi -3,49%. Diharapkan pada Kuartal 4 sudah mendekati atau sudah dapat tumbuh positif," jelasnya.

Gross National Income per kapita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara konsisten dan mencapai posisi sebagai negara upper middle income per 1 Juli 2020, dimana Tahun 2019 sebesar US$4,050 naik dari Tahun 2018 sebesar US$3,840. Dalam kondisi ini, Indonesia menghadapi tantangan middle income trap (MIT), yaitu keadaan ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income.

"Negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, karena apabila dibandingkan low income countries, akan kalah bersaing dari sisi upah tenaga kerja mereka yang lebih murah, sedangkan dengan high income countries akan kalah bersaing dalam teknologi dan produktivitas," jelas Rizal.

"Dari pengalaman negara yang sukses keluar dari MIT ini, kontribusi daya saing dan produktivitas tenaga kerja menjadi andalan," tambahnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2