Food Estate merupakan program jangka panjang yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuju kemandirian pangan. Tak main-main, proyek lumbung pangan ini secara keseluruhan akan digarap di atas lahan seluas 1,4 juta hektare.
Dalam proyek ini Jokowi mengerahkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Nah yang menarik perhatian adalah Jokowi juga mengikutsertakan Kementerian Pertahanan dalam menggarap proyek ini. Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu mendapatkan jatah untuk menggarap tanaman singkong.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun membeberkan mengenai keterlibatan Prabowo dalam proyek ini. Dia juga mengungkapkan keterlibatan TNI dalam proyek lumbung pangan ini. Strategi perang juga melebur dalam proyek ini. Berikut 3 faktanya:
1. Strategi Perang
Moeldoko menjelaskan, strategi perang menjadi alasan Prabowo diikutsertakan dalam proyek ini. Menurutnya pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah.
"Bagaimana sebuah wilayah, pulau-pulau besar itu mampu mandiri dalam mempertahankan pulau itu, konsepnya seperti itu. Maka kita mengenal namanya kompartemenisasi, jadi masing-masing wilayah, pulau-pulau besar itu mampu menghadapi serangan apabila ada invasi dari luar," terangnya saat berbincang dengan detikcom.
"Kalau kita membuat imajinasi seperti itu maka setiap wilayah harus punya ketahanan di bidang logistiknya," tambahnya.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, dalam peperangan ada yang namanya pertempuran berlarut. Artinya peperangan dalam jangka panjang. Dalam tahap peperangan itu, ketersediaan pangan menjadi kunci untuk memenangkan perang.
"Perang berlarut itu membutuhkan logistik yang banyak. Sebagai contoh seperti Irak kemarin, begitu dia tidak bisa bertahan, dia mundur saat itu dia melakukan gerilya dan di situlah perang berlarut berjalan. Bertahun-tahun dia harus menghadapi, menjaga momentum peperangan itu," ucapnya.
Dengan alasan itulah Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan diikutsertakan. Menurutnya Kalimantan ataupun Sumatera sebagai pulau yang besar harus memiliki ketahanan pangan.
"Jadi pulau-pulau itu harus memiliki logistik yang kuat di dalam situasi. Nah itu kalau dikaitkan bagaimana Kementerian Pertahanan dilibatkan dalam konteks itu," tuturnya.
