Jakarta -
Food Estate merupakan program jangka panjang yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuju kemandirian pangan. Tak main-main, proyek lumbung pangan ini secara keseluruhan akan digarap di atas lahan seluas 1,4 juta hektare.
Dalam proyek ini Jokowi mengerahkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Nah yang menarik perhatian adalah Jokowi juga mengikutsertakan Kementerian Pertahanan dalam menggarap proyek ini. Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu mendapatkan jatah untuk menggarap tanaman singkong.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun membeberkan mengenai keterlibatan Prabowo dalam proyek ini. Dia juga mengungkapkan keterlibatan TNI dalam proyek lumbung pangan ini. Strategi perang juga melebur dalam proyek ini. Berikut 3 faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Strategi Perang
Moeldoko menjelaskan, strategi perang menjadi alasan Prabowo diikutsertakan dalam proyek ini. Menurutnya pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah.
"Bagaimana sebuah wilayah, pulau-pulau besar itu mampu mandiri dalam mempertahankan pulau itu, konsepnya seperti itu. Maka kita mengenal namanya kompartemenisasi, jadi masing-masing wilayah, pulau-pulau besar itu mampu menghadapi serangan apabila ada invasi dari luar," terangnya saat berbincang dengan detikcom.
"Kalau kita membuat imajinasi seperti itu maka setiap wilayah harus punya ketahanan di bidang logistiknya," tambahnya.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, dalam peperangan ada yang namanya pertempuran berlarut. Artinya peperangan dalam jangka panjang. Dalam tahap peperangan itu, ketersediaan pangan menjadi kunci untuk memenangkan perang.
"Perang berlarut itu membutuhkan logistik yang banyak. Sebagai contoh seperti Irak kemarin, begitu dia tidak bisa bertahan, dia mundur saat itu dia melakukan gerilya dan di situlah perang berlarut berjalan. Bertahun-tahun dia harus menghadapi, menjaga momentum peperangan itu," ucapnya.
Dengan alasan itulah Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan diikutsertakan. Menurutnya Kalimantan ataupun Sumatera sebagai pulau yang besar harus memiliki ketahanan pangan.
"Jadi pulau-pulau itu harus memiliki logistik yang kuat di dalam situasi. Nah itu kalau dikaitkan bagaimana Kementerian Pertahanan dilibatkan dalam konteks itu," tuturnya.
2. Peran TNIMenariknya lagi, TNI juga dikerahkan dalam proyek pangan ini. Moeldoko menjelaskan peran TNI dalam proyek lumbung pangan hanya sebatas pendampingan. Mereka diturunkan untuk memberikan pendampingan kepada para petani yang menggarap lahan.
"Sebenarnya sekarang pun ada MoU antara Kementerian Pertanian dengan (TNI) Angkatan Darat. Konteksnya sebenarnya itu lebih supporting. Jadi menurunkan para Babinsa untuk memberikan dorongan kepada pada petani. Karena culture yang harus dibangun di sektor pertanian adalah culture disiplin," ucapnya.
Menurutnya disiplin merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan program Food Estate. Nah para TNI yang terbiasa dengan hal itu akan mendampingi para petani agar bekerja secara disiplin.
"Culture disiplin itu diperlukan karena tanaman itu sangat punya jadwal yang rigid. Saatnya nyemprot hama itu terlambat sedikit bahaya, saatnya memupuk terlambat akan berbahaya. Untuk itu kehadiran TNI para Babinsa khususnya untuk mendampingi para petani itu lebih kepada supporting. Dia tidak terlibat secara langsung begitu. Jadi sebenarnya tadi itu lebih memberikan motivasi lebih mendampingi mereka," ucapnya.
Namun, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal yang berbeda. Menurutnya Kemenhan akan menurunkan Satuan Zeni TNI AD untuk melakukan pembersihan lahan pada proyek Food Estate.
"Segera Kemenhan akan gerakkan satuan Zeni di dalam rangka land clearing, land graphing, untuk siapkan lahan tanaman singkong," kata Basuki di kantornya, Selasa (1/9/2020).
Satuan Zeni sendiri adalah bagian insinyur dari pasukan militer yang bertugas pokok menyelenggarakan rekayasa teknik dan militer. Salah satu tugasnya adalah konstruksi sarana dan prasarana militer.
3. Meneruskan Proyek Orde Baru
Moeldoko juga mengakui ada hubungan antara Food Estate di era Jokowi dengan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di era Presiden Soeharto. Proyek itu misinya mengubah 1 juta hektare (ha) lahan gambut dan rawa untuk menjadi sawah. Apa lagi saat itu proyek PLG juga digarap di lokasi yang sama yakni Kalimantan Tengah.
"Satu juta hektar yang dulu pernah digagas oleh jamannya Pak Presiden Soeharto itu sebenarnya sebagian sekarang sudah eksisting. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang itu sebagian dari program 1 juta ha itu," ucapnya.
Misalnya lahan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, ternyata itu merupakan lokasi yang sama dari pelaksanaan proyek PLG Soeharto. Menurut Moeldoko bekas lahan dari proyek PLG yang gagal justru membuat tanah di sana semakin baik.
"Masyarakatnya saat ini berada di Pulang Pisau itu juga bagian dari program yang lama. Dengan berprosesnya waktu maka sekarang petani sudah bisa bagus lahannya, karena mungkin ditanam yang berulang-ulang sehingga tanahnya menjadi sempurna," ucapnya.
Dulu, Soeharto bahkan sempat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 82 tentang proyek PLG. Berbagai persiapan sudah dilakukan, bahkan saat itu ada transmigran yang sengaja berpindah ke Kalteng untuk menggarap proyek itu.
Namun proyek PLG berakhir gagal total. Sebagian besar lahan yang sudah dibuka tak berhasil dipanen. Penyebabnya kekeringan karena irigasi yang gagal.
.webp)
