- Berita terpopuler detikFinance, Jumat (4/12/2020) tentang PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang kini resmi memakai nama
. Perubahan nama itu telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sering kali disebut oleh banyak orang dengan Telkom. Kini perusahaan milik negara itu benar-benar resmi mengganti nama perusahaan menjadi Telkom
Hal itu diumumkan perusahaan dalam keterbukaan informasi di website IDX, seperti dilansir Jumat (4/12/2020).
Perseroan menyatakan bahwa telah resmi dilakukan perubahan nama dari PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Perubahan nama itu telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan AHU-0032595.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 24 Juni 2019.
Baca selengkapnya di sini: Ganti Nama, Telkom Bukan Lagi Telekomunikasi Indonesia
Langsung klik halaman berikutnya
Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster keliru.
Menurutnya, apabila ekspor benih lobster bisa dilakukan Indonesia akan menjadi negara terkuat untuk produk kelautan. Bahkan, Hashim menyatakan Susi juga melarang budi daya lobster di masa jabatannya.
"Menurut saya banyak orang bilang Indonesia itu berpotensi superpower produk kelautan. Kita yang besar, bukan Vietnam! Kebijakan menteri lama ini keliru. Budi daya lobster juga dilarang itu keliru, Susi keliru menurut saya," ujar Hashim saat melakukan konferensi pers di bilangan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).
Maka dari itu saat Edhy Prabowo menjabat Menteri KKP menggantikan Susi, Hashim mengaku meminta Edhy untuk membuka keran ekspor benih lobster.
"Lalu menteri baru yang memang kebetulan dari partai Gerindra, ya saya ajukan, ketemu lah sama Edhy. Saya usulkan, 'Ed, berikan lah izin sebanyak-banyaknya, kalau saya, Ed buka saja sampai 100 usaha pun buka saja'. Karena pak Prabowo nggak mau monopoli, Partai Gerindra nggak mau monopoli," ungkap Hashim.
Baca selengkapnya di sini: Soal Larangan Ekspor Benih Lobster, Hashim: Susi Keliru
Langsung klik halaman selanjutnya
Pemerintah memberi sinyal untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil (ASN/PNS). Kenaikan gaji diberikan kepada abdi negara dengan kriteria tertentu.
PNS yang bekerja di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), berisiko tinggi, dan berkinerja tinggi akan mendapatkan kenaikan gaji. Formulasi kebijakannya sedang disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Hal ini sangat penting dan harus didorong karena profesi ASN dengan bidang pekerjaan yang kompleks, berisiko tinggi, jauh dari akses pembangunan, membutuhkan insentif dan motivasi," kata Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini dalam Webinar Keadilan dalam Kesejahteraan ASN yang diselenggarakan oleh LAN secara virtual, melansir CNBC Indonesia, Jumat (4/12/2020).
Baca selengkapnya di sini: Simak Nih! Kriteria PNS yang Bakal Naik Gaji
.webp)
